Sabtu, 22 Mei 2010 23:00 WIB News Share :

Calon Ketua Umum Demokrat boleh rangkap jabatan

Bandung–Tata tertib Kongres II Partai Demokrat telah disepakati. Beberapa butir penting kesepakatan itu adalah hilangnya beberapa pasal syarat calon ketua umum.

Kubu Andi Mallarangeng, Yahya Sacawirya, mengatakan pasal yang hilang adalah Pasal 26 ayat 11 soal rangkap jabatan.

“Syarat calon tidak boleh merangkap jabatan di legislatif dan eksekutif hilang,” kata Yahya di Hotel Mason Pine, Bandung, Sabtu (22/5).

Syarat lain yang hilang adalah tentang syarat minimal dukungan 25 persen. “Syarat harus mendapat 25 persen dukungan hilang,” katanya.

Kesepakatan lain tata tertib pemilihan yang disepakati adalah mengenai hak suara. Pemilik suara adalah DPD, DPC, dan DPP. Jumlah total pemilik suara adalah 531 suara.

“Organisasi sayap tidak punya hak suara. Tapi silakan bila mau dimasukkan di dalam AD/ART yang baru nanti,” kata dia.

tempointeraktif/rif

lowongan pekerjaan
sales, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Sapa Salah Seleh

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (17/11/2017). Esai ini karya Tito Setyo Budi, esais, sastrawan, dan budayawan yang tinggal di Sragen. Alamat e-mail penulis adalah titoesbudi@yahoo.com Solopos.com, SOLO–Ada pepatah tua dalam khazanah budaya Jawa, yaitu sapa salah seleh. Artinya,…