Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta--Keberadaan Sekretariat Gabungan (Sekgab) mendapat kritikan. PDIP menilai, kehadiran Sekgab akan membatasi fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah. Sebab, semua kebijakan sepenuhnya dikontrol oleh elit partai di Sekgab.
“Parlemen sebagai balancing power ruangnya semakin sempit secara teoritis. Suara fraksi dikontrol Sekgab,” kritik anggota DPR dari PDIP, Eva Kusuma Sundari soal keberadaan Sekgab.
Eva menyampaikan ini dalam diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/5).
Eva curiga, kehadiran Sekgab bakal membuat fraksi-fraksi yang semula kritis terhadap kebijakan pemerintah seperti dalam skandal Bank Century justru malah melempem.
Menurutnya, Sekgab yang dibentuk ini lebih sebagai tirani politik lapis ketiga. Kalau selama ini ada tirani partai, tirani fraksi, maka sekarang ada tirani Sekgab. Tirani lapis ketiga ini yang diyakini dia bakal merubah sikap fraksi dalam melakukan pengawasan terhadap pemeritnah.
Dia mencontohkan sikap kritis yang diambil Golkar dalam Pansus Century. Meskipun anggota koalisi, Golkar tak canggung mengambil sikap berbeda dengan koalisi dan cenderung bersikap berseberangan.
Hal yang sama, kata Eva, diragukan terjadi setelah ada Sekgab ini. “Mereka nggak peduli anggota koalisi, kalau kontennya bermasalah, Golkar tetap mengatakan bersalah. Kalau sekarang, meski kontennya bersalah, karena ada kontrak Sekgab, pasti beda,” paparnya.
Eva mengakui PDIP gundah dengan kondisi ini. Sebab ruang gerak PDIP sebagai motor oposisi di parlemen menjadi sempit. “Sebagai oposisi kami gundah dipersempit ruang geraknya,” tutupnya.
dtc/isw