Kamis, 20 Mei 2010 17:07 WIB Wonogiri Share :

Balon Bupat Haryanto klaim kantongi rekomendasi DPP PD

Wonogiri (Espos)–Bakal calon (Balon) bupati dari Koalisi Besar Wonogiri Bersih (KBWB), Haryanto mengklaim sudah mengantongi rekomendasi dari DPP Partai Demokrat. Hal itu memunculkan tanda tanya besar mengingat hingga kini DPC Partai Demokrat (PD) belum mengirimkan daftar nama Balon ke DPP untuk dimintakan rekomendasi.

Seharusnya, sesuai mekanisme yang disepakati bersama, setelah dilakukan penjaringan dan verifikasi terhadap Balon bupati dan Wabup yang telah mendaftar, partai anggota koalisi akan membawa nama-nama yang dinilai memenuhi syarat ke DPP masing-masing untuk dimintakan rekomendasi. Setelah itu, koalisi akan merapatkan bersama untuk memilih di antara Balon yang mendapat rekomendasi itu.

Kepada wartawan, Kamis (20/5), Haryanto mengaku telah mengantongi rekomendasi dari DPP PD dalam bentuk surat tertanggal 7 Mei 2010 dan ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PD, Hadi Utomo, dan Sekjen Amir Samsudin.

“Kalau mau tahu lebih detail tentang surat itu, salinannya sudah saya serahkan ke DPC. Tanyakan saja ke Pak Bambang Mintarjo atau Pak Suprapto. Intinya, surat itu menegaskan dukungan terhadap saya sebagai Balon bupati. Selain itu sudah dicantumkan pula nama wakilnya,” ungkap Haryanto, yang menolak memberikan nama calon wakil bupati dimaksud.

Lebih lanjut, Haryanto juga mengklaim telah menandatangani MoU dengan enam partai non parlemen, yang menyatakan dukungan terhadapnya dalam Pilkada nanti.

Terpisah, baik Bambang Mintarjo maupun Suprapto yang disebut Haryanto telah menerima salinan surat rekomendasi itu, hingga kemarin belum dapat memberikan keterangan mengenai hal itu. Suprapto yang dihubungi saat dalam perjalanan ke Bandung untuk mengikuti Kongres Nasional Partai Demokrat, kemarin, tidak memberikan jawaban yang pasti soal surat itu.

Sementara Pjs Ketua DPC  Partai Demokrat Wonogiri, Tety Indarti mengaku belum tahu menahu soal rekomendasi DPP PD terhadap Haryanto. Dia menegaskan sampai kemarin belum ada surat pemberitahuan apapun dari DPP terkait pemberian rekomendasi itu sebagaimana mekanisme yang seharusnya berjalan.

“Bagaimana mungkin rekomendasi itu sudah turun, wong sampai saat ini nama-nama calon saja belum kami ajukan ke DPP. Kami belum sempat melakukan verifikasi pascapenyampaian visi-misi karena masih fokus pada kongres di Bandung,” jelas Tety, kemarin.

Tety menjelaskan, sesuai mekanisme, seharusnya nama calon diajukan oleh DPC, melalui DPD ke DPP. Rekomendasipun mestinya dari DPP, lewat DPD, baru ke DPC dan calon yang bersangkutan.

“Sekarang saya tanya, Pilkadanya ini di mana? Calon itu majunya lewat jalur apa? Kan lewat partai, ya mestinya, partai yang mengajukan ke DPP, bukan si calon sendiri yang kemudian mencari-cari rekomendasi ke DPP,” tandasnya.

shs

lowongan pekerjaan
sales, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Sapa Salah Seleh

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (17/11/2017). Esai ini karya Tito Setyo Budi, esais, sastrawan, dan budayawan yang tinggal di Sragen. Alamat e-mail penulis adalah titoesbudi@yahoo.com Solopos.com, SOLO–Ada pepatah tua dalam khazanah budaya Jawa, yaitu sapa salah seleh. Artinya,…