SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Yogyakarta-– Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menilai penetapan Susno Duadji sebagai tersangka, menggemparkan penegakan hukum di Indonesia. Penegakkan hukum seperti diletakan dalam hutan belantara tanpa kejelasan.
“Perkara Pak Susno, jika benar memang harus ada penegakan hukum yang tegas,” kata Mahfud menjawab pertanyaan watawan.
Hal ini dikatakan Mahfud di sela-sela peluncuran buku “Gus Dur; Islam, Politik dan Kebangsaan” terbitan LKIS dan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di RM Ny Suharti, Yogyakarta, Jumat (14/5).
Dia menegaskan polisi dalam menangani harus bekerja profesional. Penyidik tidak boleh bekerja atas dasar perintah atasan. “Hukum harus tegas jangan sampai polisi jalankan tugas, ini perintah atasan,” kata Mahfud.
Menurut dia, aparat hukum harus memberikan ketegasan agar masyarakat tidak curiga langkah hukum yang ditempuh adalah sekedar upaya mengalihkan isu besar dengan penetapan Susno sebagai tersangka. Atau hanya untuk menutupi dan mengalihkan isu besar atau kasus lain yang kini jadi perhatian masyarakat seperti langkah pemberantasan korupsi.
“Kasus Susno itu membuat masalahnya tidak fokus. Jika ada pertanyaan dari masyarakat yang mengkhawatirkan kenapa proses hukum justru seperti itu. Ya wajar muncul kesan itu,” katanya.
Sementara ketika ditanyakan adanya surat dari istri Susno, Ny Herawati kepada Ibu Negara, Ani Yudhoyono, menurut Mahfud hal itu bisa dimaknai sebagai upaya seorang perempuan kepada atasan agar ada perlakuan yang manusiawi untuk orang seperti Susno Duadji.
“Saya belum tahu persis isi surat itu tetapi itu perlu dianggap niat baik dari seorang istri yang ingin meringankan hukuman suami. Tapi apakah itu bisa dilakukan oleh Ibu Negara untuk mempengaruhi proses hukum saya kira persoalannya lain. Hukum harus tegas. Dan Susno juga harus diperlakukan secara adil,” katanya.
dtc/tya