SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Ketua DPRD Solo YF Sukasno mengatakan, posisi ketua FGS memang telah resmi diganti setelah diumumkan dalam rapat paripurna. Pimpinan Dewan memroses pergantian ketua fraksi itu setelah menerima surat dari DPD II Golkar Solo dan FGS.
“Sudah ada surat dari fraksi, jadi kami prosesnya. Itu masalah internal fraksi, jadi kami tinggal menindaklanjutinya saja,” ungkap Sukasno seusai rapat paripurna.
Dia membenarkan jika surat dari fraksi tidak ditandatangai oleh ketua fraksi yang kala itu masih dijabat oleh Kusraharjo. Surat ke Pimpinan Dewan ditandatangani oleh Wakil Ketua FGS Swatinawati dan sekretaris fraksi, Djaswadi.
Sukasno mengatakan, hal itu tidak masalah. Sebab, sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Solo No 1 Tahun 2009, Pasal 10 ayat (3) perubahan anggota fraksi atas permintaan fraksi disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan di paripurna.
“Tidak masalah. Mengacu pada aturan, dalam Tatib sudah ada yaitu Pasal 10. Memang yang tanda tangan Pak Djaswadi dan Bu Swatinawati,” papar Sukasno.
Sekretaris FGS Djaswadi mengutarakan, fraksi telah melayangkan surat kepada Pimpinan Dewan sejak Senin (10/5) lalu. Setelah ada surat itu, pimpinan kemudian mengagendakan pergantian ketua fraksi dalam rapat paripurna terdekat.
Dia mengungkapkan, pergantian itu memang hanya pada ketua saja sedangkan posisi wakil ketua dan sekretaris tetap tidak berubah. Dia kembali menegaskan, pergantian itu dilakukan untuk mengikuti aturan yang ada yaitu peraturan organisasi (PO) yang saat ini masih berlaku.
Mengenai posisi Kusraharjo sebagai ketua Komisi II, Djaswadi mengatakan, Kusraharjo tetap memegang posisi ketua komisi. “Untuk yang komisi tetap tidak ada perubahan. Kalau komisi itu kan alat kelengkapan Dewan,” kata Djaswadi.
Sementara itu, Bambang Triyanto mengatakan, dirinya akan mulai melakukan penataan pada fraksi. Salah satu yang utama, kata dia, adalah soal penugasan anggota fraksi dalam panitia khusus (Pansus). Selama ini, lanjut dia, penugasan berdasarkan giliran dan pemerataan, namun dirinya akan mengganti menjadi proporsional.
“Jadi akan disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Ini akan lebih tepat. Selama ini kan giliran,” terang anggota Komisi IV DPRD ini.
dni