Senin, 10 Mei 2010 16:24 WIB News Share :

Pemerintah akan bayar kerugian Bulog di 2011

Jakarta–Kerugian Perum Bulog sekitar Rp 720 miliar di tahun buku 2009 disebabkan kurangnya dana public service obligation (PSO) dari pemerintah. Kerugian ini baru akan dikompensasi pemerintah pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011.

Hal ini disampaikan Menteri BUMN, Mustafa Abubakar usai rapat kerja dengan Komisi VI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/5). “Angka yang belum terbayarkan itu akan masuk ke APBN berikutnya. Mestinya APBN-P 2010, tapi karena tidak sempat maka akan masuk dalam APBN 2011,” kata Mustafa.

Untuk itu, Mustafa meminta agar Kementerian Keuangan dapat memfasilitasi agar kekurangan pembayaran penyaluran beras bersubsidi tersebut bisa dimasukkan dalam APBN 2011.

“Semakin cepat pengantiannya, maka akan meringankan beban anggaran Bulog. Saya harapkan Kemenkeu bisa memasukkan ini dalam anggaran 2011,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar kerugian yang dialami Bulog itu seperti kerugian yang dialami oleh PT Merpati Nusantara atau PT Djakarta Lloyd.

“Itu adalah defisit yang disebabkan belum dibayarnya oleh pemerintah harga penjualan beras Bulog kepada pemerintah. Kekurangan itu seperti margin PLN dan alpha Pertamina,” tegasnya.

dtc/ tiw

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.  Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…