SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Bekasi--Wakil Presiden Boediono mengingatkan aparat pelaksana di lapangan, khususnya dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup (LH) dan lainnya agar tidak mengada-ada dalam menerapkan aturan. Jika mengada-ada, aparat pemerintah justru akan membuat kebingungan bagi dunia usaha.
Hal itu diungkapkan Wapres Boediono saat berdialog dengan kalangan pengusaha dan perwakilan buruh, seusai mengibaskan bendera Gerak Jalan Sehat 2010 di Kawasan Industri MM2100, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (9/5) pagi.
Sebelumnya, perwakilan pengusaha dari produsen alat-alat musik mempersoalkan pengawasan dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup Bekasi yang dinilai berlebihan melakukan pengawasan terhadap limbah pabriknya. Dalam dialog itu, Boediono didampingi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar dan Ketua Himpunan Kawasan Industri MM2100, Lesmana.
“Memang kita harus saling mengawasi antara di pusat dan daerah. Akan tetapi jangan berlebihan, apalagi mengada-ada,” tandas Boediono.
Menurut Boediono, kalau ada aturan di lapangan, pelaksanaannya tidak boleh mengada-ada dengan cara dibuat aturan-aturan tambahan yang disusun berdasarkan interprestasinya sendiri, sehingga membuat suasananya semakin kabur dan membingungkan dunia usaha.
“Saya yakin nanti Pak Menteri akan melihat masalah ini sampai di bawah apa yang bisa dijelaskan atau diklarifikasi agar tidak ada interprestasi aturan di lapangan,” tambah Boediono, yang mengaku belum mengetahui adanya masalah tersebut.
Boediono menyatakan, pada prinsipnya semua pihak harus patuh kepada aturan undang-undang. Akan tetapi, diingatkan juga kepatutan di masyarakat yang harus dijalankan semua pihak meskipun hal itu tidak tertulis dalam ketentuan perundang-undangan.
kompas.com/ tiw