Sabtu, 8 Mei 2010 12:53 WIB News Share :

PDIP tak yakin forum koalisi lokoh

Jakarta – Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Ganjar Pranowo, tidak yakin forum partai koalisi yang diketuai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan kokoh.

“Sebenarnya PDIP tidak ada urusan dengan itu, tapi saya tidak yakin kelompok gabungan itu akan kokoh,” kata Ganjar, Jumat malam (7/5).

Alasannya, kata Ganjar, kontrak politik yang ditandatangani setiap partai koalisi pada awal terbentuknya kabinet saja tidak dipatuhi. “Kontrak politik itu rontok saat kasus Century,” tuturnya.

Ganjar mengatakan PDIP tidak merasa terancam oleh pembentukan Sekretariat Gabungan Partai Koalisi. “Justru yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita membangun pemerintahan dengan checks and balances yang baik,” ujarnya.

Menurut Ganjar, sebenarnya Indonesia tidak mengenal istilah partai koalisi. “Koalisi itu kan untuk parlementer. Koalisi saat ini lebih tepat disebut power sharing.”

Ganjar mengingatkan agar partai koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan tidak sekadar berbagi kekuasaan. Ia juga mengingatkan agar Sekretariat Gabungan tidak mengarah pada kesepakatan kartelisasi dan mendorong timbulnya sikap otoritarian.

Partai oposisi lainnya, Gerindra, mengaku sudah menduga Partai Golkar punya kepentingan lain dalam mengusut kasus Bank Century. Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Gerindra, Desmon Junaidi Mahesa, hal itu terbukti dari dibentuknya Sekretariat Gabungan Partai Koalisi dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menjadi ketua harian.

Desmon mengatakan pembentukan forum koalisi itu mencerminkan ada kepentingan Partai Golkar untuk menggulingkan Sri Mulyani. “Setelah Sri Mulyani mundur, Golkar kembali ke koalisi. Itu membuktikan opini publik selama ini yang menyatakan ada persoalan personal antara Aburizal Bakrie dan Sri Mulyani benar,” kata Desmon saat dihubungi semalam.

Menurut Desmon, sejak awal Gerindra sudah memprediksi Golkar akan mengorbankan Sri Mulyani dalam kasus Century. “Gerindra hanya ingin mencari kebenaran dalam kasus Century. Ini dipakai Golkar untuk mengorbankan Sri Mulyani, sejak awal kami sudah prediksi itu.”

Desmon menyatakan Sri Mulyani tidak mungkin menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia bila negara tidak mengusulkan namanya kepada Bank Dunia. “Itu artinya dia dibuang oleh pemerintah,” tuturnya.

Dengan dipilihnya Aburizal Bakrie sebagai ketua harian forum partai koalisi, kata Desmon, Golkar kian dominan dalam koalisi dan bahkan di pemerintah. Apalagi forum partai koalisi itu tidak hanya bertugas mengawal pemerintah, tapi juga terlibat dalam pembuatan kebijakan.

“Dominasi Golkar akan semakin kuat dalam mengintervensi pemerintahan. Dampaknya, tidak ada lagi kelompok kritis yang besar untuk mengawasi jalannya pemerintahan,” ujar Desmon.

Desmon menyatakan Gerindra dan partai-partai oposisi lainnya belum menentukan sikap untuk memperkuat koalisi oposisi.

tempointeraktif/rif

LOWONGAN PEKERJAAN
PT. SEMBADA AGUNG PRATAMA, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…