SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–KPU Kota Solo menggelar evaluasi pelaksanaan Pilkada, Sabtu (8/5). Dalam evaluasi tersebut menyoroti tentang banyaknya hak-hak pemilih yang tak terdata dalam DPT. Sementara itu, Panwas Solo menyoroti dana Pilkada yang semestinya bukan dari APBD, melainkan langsung dari pusat melalui dana alokasi umum (DAU).
Pasalnya, jika anggaran Pilkada dari APBN, maka netralitas KPU atau Panwas akan terjaga dan juga untuk mewaspadai penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan politik dari incumbent.
“Mestinya, dana Pilkada itu dari pusat. Kalau memakai APBD, akan menjadi problem tersendiri. Selain rawan terjadinya tarik ulur kepentingan incumbent, netralitas KPU dan Panwas pun juga bisa dipertanyakan,” kata Ketua Panwas Kota Solo, Sri Sumanta saat dimintai evaluasi pelaksanaan Pilkada Solo di ruang kerjanya, Sabtu (8/5).
Sumanta menjelaskan, posisi incumbent dalam hal apapun sangat-sangat diuntungkan terkait Pilkada. Penyebabnya, adanya regulasi bahwa incumbent tak harus mundur dari jabatannya, akan bisa memanfaatkan segala fasilitas negara, baik kebijakan atau dana untuk memopulerkan pencalonannya.
Begitu pun dalam hal penganggaran Pilkada, kata Sumanta, posisi incumbent juga sangat memegang peranan penting. Hal itu akan sangat bertolak belakang jika tak ada kandidat incumbent, karena yang terjadi ialah penganggaran yang terkesan asal-asalan.
“Contohnya ialah Kota Solo dan Kabupaten Boyolali. Pilkada Solo yang hanya lima kecamatan saja, anggarannya disediakan Rp 7 miliar lebih. Bandingkan dengan Boyolali, maka akan terasa sangat jomplang. Mungkin karena Pilkada di Boyolali tak ada kandidat incumbent, dananya pun tak mencapai Rp 2 miliar. Padahal, ada belasan kecamatan di sana,” paparnya.
Terpisah, Ketua KPU Solo, Dididk Wahyudiono menjelaskan, dengan Pilkada yang hanya satu putaran, maka anggaran Pilkada Solo bisa menghemat sekitar Rp 3 miliar. Dalam evaluasi bersama yang digelar di gedung VIP Manahan, Didik akan mengkaji persoalan banyaknya warga yang tak terdata dalam DPT.
“Catatan kami yang masuk ada 1.407 warga yang tak terdata DPT. Kami akan mempelajari, faktor-faktornya,” terangnya.
asa