Jumat, 7 Mei 2010 10:31 WIB News Share :

PDIP-PKS tak rela kasus Century dipetieskan

Jakarta— Berbeda dengan sikap Golkar yang siap mempetieskan kasus Century, beberapa partai lain, Jumat (7/5), menyatakan akan tetap konsisten meminta pengusutan diteruskan. Partai itu adalah PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Gerindra, dan Hanura.

“Kami tidak akan mempetieskan masalah politik dan hukum. Kami tetap menjaga konsistensi,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait di gedung DPR.

Dia mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso yang mulai melunak.

Menurut Priyo, dengan mundurnya Sri Mulyani, Golkar akan lebih moderat. Mereka bahkan rela jika harus menunda proses politik soal kasus Century, termasuk proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Boediono.

Maruarar menegaskan, tidak ada masalah jika Golkar bersikap seperti itu. Bagi dia, bagaimanapun sikap partai saat ini akan dinilai masyarakat. “Saya rasa media dan rakyat adalah hakim yang adil untuk melihat mana partai yang konsisten,”kata dia.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua DPP Hanura Akbar Faizal. “Kami tidak mengenal mempetieskan. Peti es itu cuma dikenal di Jakarta Utara buat ikan yang mati,” kata dia menyindir Golkar.

Menurut Akbar, pelaksanaan proses hukum dan politik dalam kasus Century adalah soal menegakkan konstitusi. “Bagaimana persoalan konstitusi bisa berubah jadi persoalan personal terkait Sri Mulyani,” kata dia.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menganggap sikap Golkar itu aneh, karena sejak awal mereka bersepakat membongkar kasus Century hingga ke akar-akarnya.“Kok, tiba-tiba ingin mempetieskan. Ada apa?” katanya. “Jangan-jangan kasus Century ini cuma persoalan antara Ical (Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie) dan Sri Mulyani. Jika begitu, mundurnya Sri Mulyani adalah kemenangan Golkar.”

Politikus dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Romahurmuziy, mengatakan mundurnya Sri Mulyani tak akan menghentikan langkah politik mereka. “Persoalan Century itu persoalan hukum, sehingga tidak bisa dihentikan oleh partai politik, bahkan oleh Presiden sekalipun,” katanya. “Tidak pula oleh Partai Golkar.”

Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddik, menyatakan proses hukum harus terus berjalan. “Sri Mulyani pun ingin ada kepastian hukum atas dirinya.”

tempointeraktif/rif

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.  Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…