Rabu, 5 Mei 2010 17:24 WIB News Share :

KPK diminta tindaklanjuti rekomendasi DPR

Jakarta–Tim Pengawas Kasus Bank Century menaruh harapan besar kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk  menindaklanjuti rekomendasi DPR untuk mengusut kasus dugaan korupsi di Bank Century.

Anggota Tim Pengawas dari Fraksi Gerindra Soeprijanto pada rapat Tim Pengawas DPR soal rekomendasi Bank Century dengan pimpinan KPK di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/5), mengatakan, KPK hendaknya terus berjuang melakukan pemberantasan praktik korupsi di Indonesia.

“Selama ini KPK telah menunjukkan kinerja yang baik dan masyarakat menaruh harapan besar,” kata Soperijanto

Dikatakannya, namun akhir-akhir ini pimpinan KPK tampak gamang dan tidak bersikap tegas dalam meminta keterangan terhadap dua orang yang namanya disebut-sebut dalam kasus Bank Century yakni mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan Sri Mulyani.

KPK meminta keterangan Boediono dan Sri Mulyani sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi di Bank Century. Sikap KPK yang mendatangi terperiksa di kantornya masing-masing, kata dia, menjadi preseden buruk bagi pejabat publik lainnya yang menjadi terperiksa di kemudian hari.

“Hendaknya KPK bisa bersikap tegas dan konsisten seperti sebelumnya,” katanya.

Anggota Tim Pengawas DPR soal rekomendasi Bank Century dari Fraksi Hanura Akbar Faizal mengatakan sikap KPK yang mendatangi terperiksa di kantornya merusak rasa keadilan rakyat.

Menurut dia, substansi dari persoalan hukum itu adalah rasa keadilan dan masyarakat sangat bgerharap rasa keadilan itu kepada KPK.

ant/rif

lowongan pekerjaan
PT. Astra International Tbk-isuzu, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.  Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…