SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)--Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dan sejumlah instansi yang menempati bangunan di sudut selatan-barat kawasan Sriwedari terancam “digusur”.
Hal itu menyusul rencana Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) untuk mengubah kawasan tersebut menjadi ruang publik. Informasi yang dihimpun Espos, disamping Dispendukcapil, bangunan di kawasan itu juga digunakan Kantor Berita Antara, Sekretariat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sekretariat Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Organisasi Radio Amatir (Orari), dan Wisma Persis.
Walikota Jokowi, saat ditemui wartawan, di Balaikota, Senin (3/5), mengatakan usulan untuk menggusur bangunan di sudut selatan-barat Sriwedari itu didasari ide untuk menjadikan Sriwedari sebagai ruang publik bagi masyarakat Kota Bengawan. Menurut Jokowi, pada tahun ini juga Pemkot Solo akan menyiapkan pembangunan gedung Sekretariat Daerah (Setda) di kompleks Balaikota yang dapat digunakan Dispendukcapil. Pembangunan gedung Setda berasal dari APBN senilai Rp 15,2 miliar.
“Selain untuk menciptakan ruang publik, kita juga ingin mengumpulkan semua kantor pelayanan publik itu di dalam Balaikota. Jadi koordinasi gampang dan masyarakat mudah mencari. Ini baru usulan saya, maka saya lontarkan pada SKPD tadi (dalam rapat staf, Senin (3/5)-red). Saya beri waktu seminggu untuk memberi tanggapan,” papar Walikota.
Sementara itu, ditemui terpisah, Selasa (4/5), Kepala Dispendukcapil, Mamiek Miftahul Hadi, menanggapi usulan tersebut menegaskan pihaknya menyerahkan keputusan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) selaku pihak yang mengelola aset. Di sisi lain, Mamiek mengakui kondisi bangunan Dispendukcapil yang kini digunakan 63 pegawai itu memang kurang representatif. Pasalnya, bangunan tersebut merupakan bekas Rumah Sakit Jiwa (RSJ).
tsa