SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta-– Gedung DPR ternyata tidak miring. Berdasarkan analisa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hanya mengalami rusak ringan. Tak pelak pernyataan anggota DPR soal gedung miring itu dinilai hanya alasan untuk membuat proyek.
“Itu kebohongan publik yang harus dikritisi. Alasan yang diungkapkan tidak benar. Jangan sampai ini menjadi praktek baru di Indonesia, untuk membangun proyek,” terang Wakil Koordinator ICW Adnan Topan Husodo saat dihubungi detikcom, Senin (3/5).
Dia menjelaskan, kalau kemudian ternyata rekomendasi meminta perbaikan saja, tidak perlu sampai membuat gedung baru.
“Kalau memang ingin mengadakan kebutuhan gedung baru, harus didasarkan argumentasi yang kuat sebagai dasar alasan kemiringan. Jangan sampai muncul dugaan tidak sedap dari masyarakat. Jadi kalau tidak cukup kuat alasannya, tidak perlu digolkan,” terangnya.
ICW menduga, pembangunan gedung baru Rp 1,8 triliun itu justru jadi alasan bagi oknum tertentu untuk mencari keuntungan.
“Ketika bicara proyek kita bicara para pencari rente, yang kita duga ada di institusi DPR atau juga kesekjenan,” tambahnya.
Dia menegaskan, karena itu salah satu alasan korupsi sulit diberantas, karena institusi pembuat undang-undang juga masih rentan dengan praktek itu. Salah satunya modus menggolkan proyek besar untuk mendapatkan fee.
“Kenapa korupi sulit diberantas? karena produsen kebijakannya bermasalah. Kalau kemudian praktek ini terbiasa dan turun temurun,” tutupnya.
dtc/tya