Senin, 3 Mei 2010 19:33 WIB Sragen Share :

Bupati Untung kecam demo anarkis

Sragen (Espos)

Bupati Sragen, Untung Wiyono, bergeming sekaligus mengecam aksi unjuk rasa yang menghujat dan bertindak anarkis di depan Kantor Dinas Bupati Sragen, Senin (3/5).

Bupati menegaskan konsistensinya menjalankan pemerintahan sampai 5 Mei 2011. “Massa pendemo yang merusak dan apriori itu tidak boleh. Aparat kepolisian memang membiarkan perlakuan mereka, karena kebijakan itu menjadi kesepakatan Muspida. Biarlah rakyat yang menilai. Yang benar akan terlihat benar dan yang salah bakal terlihat salah. Buktinya peserta aksi belakangan berkurang. Para tukang becak tidak mau diajak berdemo, karena mereka bisa menilai,” tandas Bupati kepada wartawan, di Dayu Park, Senin kemarin.

Untung menyampaikan masa tugas menjadi Bupati tinggal satu tahun dua hari. Menurut dia, dengan masa tugas yang segera berakhir mengapa ada aksi mempermasalahkan ijazah? Persoalan ijazah bagi Bupati diserahkan kepada tim sembilan yang dibentuk Dewan.

”Jika ijazahnya salah, saya tidak jadi Bupati tidak apa-apa. Tetapi buktinya justru puluhan anggota Dewan meminta ke Mendagri agar mengesahkan pelantikan saya sebagai Bupati. Kalau mereka (para pendemo-red) mempermasalahkan ijazah saat ini menjadi tidak relevan, karena sebelum saya dilantik persoalan itu sudah dilaporkan,” tambahnya.

Niatan Untung menjadi Bupati tidak atas kemauan sendiri, melainkan permintaan mereka dan rakyat. Bupati mengaku mengenal para aktor pendemo. Bupati justru mencurigai sebenarnya kehendak mereka apa? Dengan model aksi yang anakis, ujar Bupati, justru bakal mencoreng nama Sragen.

”Saya bergeming dengan tuntutan mereka agar saya mundur. Jika permintaan mereka saya kabulkan, maka sikap itu bukan sikap kesatria. Saya bekerja ini berdasarkan SK Presiden. Saya diberi amanah rakyat. Saya menjadi Bupati tidak hanya modal spanduk, maka saya akan pertahankan jabatan ini sampai selesai,” papar Untung optimistis.

Penasihat Lingkar Kajian Kebijakan dan Strategi Perubahan Sragen (Lintas), Saiful Hidayat menilai pernyataan Bupati terkait keterlibatan tim sembilan itu tidak beralasan. Menurut Saiful, persoalan ijazah yang dilaporkan ke aparat penegak hukum, bukan hanya berkaitan pada Pilkada 2000-2005, tetapi juga produk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2006-2011.

”Ijazah yang diduga palsu bukan hanya ijazah sarjana ekonomi, tetapi ijazah sarjana hukumnya terindikasi palsu. Termasuk sejumlah ijazah lainnya. Kami tetap akan berjuang untuk terus mempermasalahkan persoalan ini sampai Untung benar-benar turun,” pungkasnya. trh

Loading...

Kolom

GAGASAN
Karanganyar Makin Beradab

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (18/11/2017). Esai ini karya Imam Subkhan, Ketua RT 001/RW 019, Jaten, Karanganyar. Alamat e-mail penulis adalah imamsubkhan77@gmail.com.   Solopos.com, SOLO–Sepulang sekolah, anak mbarep saya, Nadhifa, yang sekarang duduk di kelas IV sekolah dasar di…