SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sukoharjo (Espos)–Sedikitnya 500 orang buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sukoharjo melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Dewan, Sabtu (1/5) menolak kenaikan tarif dasar listrik hingga 10% yang ditetapkan pemerintah belum lama ini.
Mereka yang mengikuti aksi unjuk rasa berasal dari berbagai macam perusahaan antara lain PT Tyfountex, Danrilis, Batik Keris, Panca Bintang serta PT Kini Indonesia. Ada sedikitnya 500 orang buruh yang mengikuti aksi unjuk rasa kemarin.
Ketua SPN Sukoharjo, Sumarno dalam orasinya mengatakan, buruh merasa prihatin dengan sikap pemerintah yang seakan-akan tidak mempedulikan mereka. Hal itu bisa dilihat dari sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang tidak menguntungkan para buruh.
“Sebanyak 560 orang yang datang hari ini untuk mengikuti aksi damai memperingati May Day memiliki satu suara. Tolak kenaikan TDL sampai 10% karena kebijakan itu makin menyulitkan pengusaha dan nantinya berakibat kepada tutupnya perusahaan,” tandas dia, Sabtu.
Buntut dari tutupnya perusahaan, tambah Sumarno, akan menyebabkan timbulnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di mana-mana. Selanjutnya, imbuh dia, pemerintahlah yang bakal kebingungan sendiri lantaran jumlah pengangguran juga akan meningkat.
“Tuntutan kami di hari ini adalah menolak kenaikan TDL. Kami minta dewan mau mendengar aspirasi kami. Kami tidak mau mengirim tim negosiasi ke dalam gedung dewan karena tuntutan kami hari ini (kemarin-red) adalah harga mati. Buruh menolak kenaikan TDL,” tegasnya di atas mobil.
Ketua Komisi IV, Wardoyo Wijaya yang menerima para pengunjuk rasa mengatakan, siap menerima aspirasi mereka. Selanjutnya, legislatif akan membawa aspirasi para buruh tersebut kepada pemerintah pusat.
“Kami dari legislatif juga tidak setuju dengan kenaikan TDL hingga 10%. Sebab, hingga saat ini pemerintah juga belum berhasil memenuhi kesejahteraan masyarakat. Ke depan kami akan berjuang agar pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan mengenai kenaikan TDL,” ujarnya. Sesuai aspirasi buruh, imbuh dia, legislatif meminta agar kenaikan TDL tersebut ditunda.
aps