SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Wonogiri (Espos)–Posko pengaduan ombudsman perwakilan wilayah DIY dan Jateng di Wonogiri, masih sepi pengadu. Hari kedua berada di Wonogiri, Rabu (28/4) petugas baru menerima empat pengaduan, yakni soal pembayaran rekening listrik, penegakan Perda soal pekerja seks komersial (PSK), penanganan kasus korupsi di kejaksaan dan pajak bumi dan bangunan (PBB).
Pernyataan itu disampaikan petugas bagian pengaduan klinik ombudsman, Joko Susilo didampingi asisten ombudsman, Muhajirin saat ditemui Espos di ruang klinik ombudsman Wonogiri di Kantor KONI, Kompleks GOR Giri Mandala, Kamis (29/4). Posko itu akan berada di Wonogiri hingga 30 April.
Joko mengatakan di Sragen jumlah pengaduan mencapai 25 kasus, di Solo sebanyak 40 kasus dan di Cilacap sebanyak 20 kasus yang masuk ke klinik pengaduan ombudsman. “Pembukaan klinik konsultasi dan posko pengaduan ombudsman di Wonogiri dengan pertimbangan, selama ini warga Wonogiri jarang yang melaporkan soal pelayanan publik ke ombudsman pusat. Apakah karena jaraknya jauh ataukah karena masyarakat belum tahu, sehingga kami membuka klinik dan posko pengaduan,” jelas Joko.
Lebih lanjut Joko menyatakan semua aduan akan ditindaklanjuti oleh tim ombudsman. Di sisi lain, Joko mengaku kecewa dengan tidak adanya petugas dari inspektorat di posko.
“Mestinya ada petugas inspektorat, dengan pertimbangan jika ada pengadu bisa langsung dipertemukan sehingga pokok persoalan bisa langsung terjawab. Namun saat ini, petugas inspektorat (Wonogiri) tidak ada, sehingga aduan dari masyarakat akan kami tindaklanjuti dengan klarifikasi ke instansi terkait,” ujarnya.
tus