Kamis, 29 April 2010 17:53 WIB Sragen Share :

9 Legislator walkout paripurna LKPj Bupati

Sragen (Espos)–Sebanyak sembilan legislator dari Fraksi Karya Nasional (FKN) menyatakan walkout dari Sidang Paripurna, Rabu (29/4) malam. Hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati yang disampaikan dalam paripurna itu dinilai cacat hukum.
Sembilan legislator tersebut meliputi Pimwan Giyanto, Mahmudi Tohpati, Bambang Widjo Purwanto, Thohar Ahmadi, Purwanto, Sunardi, Suwardi, Edy Harjono dan Sri Pambudi.

Aksi walkout sembilan anggota Dewan bermula saat Plt Ketua Dewan Joko Saptono membuka persidangan dan membacakan agenda sidang. Sebelum sidang dimulai, Sekretaris Dewan (Sekwan) Is Susanto Hery Setyono membacakan surat mandat Bupati yang menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kushardjono mewakili Bupati dalam persidangan.

Belum sempat Pimpinan Dewan (Pimwan) mempersilakan Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj menyampaikan hasil pembahasan, tiba-tiba legislator asal Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan interupsi. Mahmudi Tohpati mengkritisi ketidakhadiran Bupati dalam paripurna dengan agenda penyampaikan LKPj Bupati.

”LKPj Bupati itu dinilai cacat hukum dan bertentangan dengan PP No 3/2007, lantaran LKPj tidak memberikan gambaran secara komprehensif tentang program kerja Bupati selama satu tahun. Kesesuaian kegiatan dari satuan kerja sampai APBD tidak terlihat jelas dalam LKPj Bupati. LKPj itu mestinya diajukan Maret, tetapi pengajuannya terlambat sampai April. Saya memberikan raport merah atas kinerja Bupati,” tandasnya.

Seusai menyampaikan pendapatnya, Mahmudi langsung keluar sidang diikuti sejumlah anggota Dewan dari FKN. Ketua FKN Giyanto yang kebetulan menjabat Wakil Ketua Dewan juga keluar sidang. Kendati demikian persidangan masih terus berlangsung.

”Raport merah Bupati yang paling menonjol berupa jumlah defisit APBD 2010 yang mencapai Rp 77 miliar. Padahal angka Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran–red) tahun 2009 belum diketahui pasti. Dalam kondisi keuangan daerah yang minim, pemerintah berpotensi melakukan utang kepada pihak ketiga,” tambah Thohar Ahmadi.

trh

lowongan pekerjaan
CV MITRA RAJASA, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama-Sama Mengawasi APBD

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (8/12/2017). Esai ini karya Doddy Salman, mahasiswa S3 Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah doddy90@yahoo.com Solopos.com, SOLO–DPRD DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran…