SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) benar-benar menjadi ajang bagi para kepala daerah untuk curhat. Bukan cuma itu, sebagian bahkan di antaranya mengungkapkan menggugat kebijakan pemerintah pusat.
Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo misalnya, dia berkeberatan bila warganya masih saja digolongkan miskin oleh pemerintah pusat. Menurutnya kehidupan warga Jawa Tengah secara umum cukup sejahtera.
Bibit menyampaikan keberatannya ini dalam sesi tanya jawab setelah Wakil Presiden Boediono memberikan arahan dalam Musrenbangnas yang diadakan di Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (28/4/2010). Boediono memang menyinggung mengenai angka kemiskinan 14 persen pada 2009 dan akan diupayakan turun hingga 8 persen pada 2014.
Bibit mengatakan, tahun 2009 lalu, Jateng surplus beras beras hingga 2,8 juta ton. Jumlah itu bisa menyangga ketahanan pangan nasional sebesar 15 persen. Di wilayahnya pula, pertumbuhan ekonomi naik menjadi 4,7 persen dengan inflasi 3,3 persen.
Bibit mengatakan, tahun 2009 lalu, Jateng surplus beras beras hingga 2,8 juta ton. Jumlah itu bisa menyangga ketahanan pangan nasional sebesar 15 persen. Di wilayahnya pula, pertumbuhan ekonomi naik menjadi 4,7 persen dengan inflasi 3,3 persen.
“Lha kok penduduk miskin yang Bapak sampaikan tadi tinggi? Miskin itu sing koyo ngopo (yang seperti apa)? Jadi kami yang bingung,” ujar Bibit.
Bibit mempertanyakan parameter yang dipakai pemerintah pusat untuk mengkategorikan masyarakat miskin. Sebab, banyak penduduk Jateng yang terlihat cukup mampu secara ekonomi, namun masih saja digolongkan miskin.
Bibit juga menggugat komitmen pemerintah dalam mengurangi kemiskinan masyarakat. Pemerintah pusat justru menciptakan kebijakan-kebijakan yang memberatkan rakyat khususnya petani di saat kondisi sebenarnya mulai membaik.
“Harga gabah turun. Selalu kalau panen begitu. Ya, sengsara terus rakyat kita. Setelah itu harga pupuk. Lho kita berjuang katanya untuk rakyat miskin, sekarang pemerintah menaikkan pupuk. Iki kepiye nek koyo ngene? Iya kan? Susah ini, Pak,” keluh mantan Pangdam Jaya ini blak-blakan.
Dalam persoalan gabah itu, lanjutnya, seharusnya Bulog di daerah dapat memberikan pertolongan kepada para petani. Namun, kenyataanya Bulog justru menambah penderitaan mereka.
“Jadi kami-kami yang di depan yang ditugasi sebagai kepanjangan tangan Bapak di daerah kalau melihat situasi seperti ini kami terus bagaimana? Nggak melaksanakan nanti saya salah, melaksanakan kita nggak mampu,” kata pensiunan TNI ini meluap-luap.
Bagaimana jawaban Boediono? Ia menjelaskan tingginya harga pupuk itu disebabkan oleh biaya produksi yang juga melambung tinggi. Namun, pemerintah bisa memberikan kompensasi kepada para petani berupa bantuan-bantuan tertentu atas mahalnya harga pupuk itu.
“Moga-moga saja bisa dirumuskan apa saja yang bisa dilakukan untuk memberikan dukungan bagi usaha petani kita,” jawab Boediono.
Terhadap ukuran kemiskinan, Boediono berpendapat sebaiknya dicari kesepakatan lagi mengenai parameter tersebut. Kalau tidak miskin tapi dicatat miskin, menurutnya, salah juga. “Dan ini sudah dibahas oleh BPS dan Menko Kesra,” tutupnya.
dtc/tya