SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Markas Besar Polri meyatakan penahanan Mukhammad Misbakhun dalam perkara kepemilikan surat utang (Letter of Credit) PT Selalang Prima Internasional dari Bank Century tidak ada kaitannya dengan unsur politis. Penyidik Mabes Polri menemukan pelanggaran pidana yang dilakukan Misbakhun sebagai Komisaris PT Selalang Prima Internasional.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Edward Aritonang, Selasa 27 April 2010 di Jakarta. “Kalau yang terdahulu pemilik perusahaan pasif, ditipu. Kalau ini (PT Selalang Prima Internasional) aktif, perusahaannya membuat persyaratan-persyaratan jaminan deposito,” ujarnya. Direktur dan Komisaris ini menandatangani jaminan untuk mendapatkan LC.
Edward mengatakan, surat jaminan itu dibuat Misbakhun pada tanggal 22 November 2009. Deposito itu digunakan untuk menjaminkan LC pada 27 November 2009.
LC itu, kata dia, dicairkan pada 27 November itu juga. Hal ini lah yang juga dianggap janggal, karena cair pada tanggal pengajuan LC. “Mungkin ada konspirasi,” kata dia.
Selain itu, kata dia, penyidik juga tidak menemukan adanya transaksi perdagangan. “Ternyata hanya paper trade,” kata dia.
Misbakhun dilaporkan Staf Khusus Presiden, Andi Arief, terlibat dalam penerbitan L/C impor yang diduga bodong dari Bank Century. Nilai kerugian yang ditimbulkan dari praktek ini diperkirakan mencapai US$ 22,5 juta.
Sebelumnya Mabes Polri telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan penerbitan L/C fiktif tersebut. Mereka adalah Direktur PT Selalang Prima Internasional (SPI), Franky Ongkowardojo, Robert Tantular (pemilik saham Bank Century), Hermanus Hasan Muslim (mantan Direktur Utama Century), Khrisna Jagateesen (Direktur Treasury Century), dan Kepala Bank Century cabang Senayan, Linda Wangsa Dinata.
vivanews/ tiw