SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Medan— Partai Bulan Bintang (PBB) mewacanakan Pemilu 2014 digelar partai politik (Parpol), sementara pemerintah hanya bertugas sebagai fasilitator sekaligus penyedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelangsungan Pemilu.
Wacana itu diungkapkan Ketua Umum DPP PBB, MS Kaban kepada wartawan usai membuka Muktamar III PBB di Medan, Jumat malam (23/4).
Menurut dia, Pemilu pertama tahun 1955 tercatat sebagai pemilu terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Ketika itu pemilu dilaksanakan sendiri oleh parpol peserta pemilu, sementara pemerintah hanya bertugas mengawasi.
“Pemilu 1955 yang terbaik, sementara Pemilu 2009 yang terburuk dan sangat jauh dari kejujuran. Kini sudah saatnya pelaksanaan pemilu kembali diserahkan kepada yang punya hajat, yakni parpol, sementara pemerintah hanya sebagai fasilitator. Ini demi membangun pemilu yang benar-benar demokratis dan beradab di negeri ini,” ujarnya.
Kaban mengatakan, UU Pemilu mendatang harus bisa mewujudkan harapan itu. “Serahkan pelaksanaan Pemilu kepada Parpol seperti tahun 1955. Kita tentu tidak ingin lagi Pemilu seperti tahun 2009,” ujarnya.
Komposisi pelaksana pemilu itu sendiri didasarkan raihan suara pada pemilu sebelumnya. “Karena pemenang pemilu lalu adalah Demokrat, maka ketuanya dari Demokrat. Para wakilnya dari parpol pemenang berikutnya dan seluruh parpol peserta pemilu juga harus dilibatkan,” jelasnya.
Ketika ditanyakan bagaimana PBB meloloskan wacana itu karena tidak memiliki wakil di DPR, Kaban mengatakan pihaknya telah menjalin aliansi dengan sejumlah partai dan akan mengajak partai lain untuk bersama-sama memperjuangkannya.
“Karena ini menyangkut hajat demokrasi, kami yakin wacana ini akan didukung banyak parpol,” ujarnya.
Perihal parpol sebagai pelaksana pemilu sebelumnya juga dikemukakan Ketua Majelis Syuro PBB, Yusril Ihza Mahendra dalam pidato politiknya pada pembukaan Muktamar III PBB. Ia juga menyebut Pemilu 1955 yang digelar parpol sebagai pemilu terbaik, sementara Pemilu 2009 merupakan pemilu terburuk sepanjang sejarah reformasi.
“Sudah saatnya pelaksanaan pemilu kembali diserahkan kepada parpol tanpa keterlibatan pemerintah, bukan ditangani oleh pihak-pihak yang tidak cakap mamanej pemilu karena semua itulah yang selama ini menjadi sumber-sumber keributan politik,” katanya.
ant/rif