Sabtu, 24 April 2010 10:27 WIB News,Kesehatan Share :

NTT akan gratiskan pelayanan ibu melahirkan

Kupang — Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memprogramkan pelayanan ibu melahirkan secara gratis pada 2011 mendatang. “Semua ibu melahirkan yang mendapat pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kelas tiga dibebaskan dari semua biaya,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan NTT, Barthol Badar di Kupang, Sabtu (24/4).

Pelayanan kesehatan gratis ini, menurut dia, akan dibahas secara detail pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi. Program ini sudah disampaikan dan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-NTT. “Semua kabupaten/kota telah mendukung program ini dengan mengalokasikan dana sharing dengan alasan kemanusiaan,” katanya.

Pelayanan kesehatan gratis untuk ibu melahirkan ini, lanjutnya, berlaku di seluruh wilayah NTT. Pelayanan ini tidak membedakan status sosial atau tingkat ekonomi. Intinya, ibu melahirkan mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas atau RSUD kelas tiga.

Program ini, katanya, harus dilaksanakan, karena bersentuhan dengan aspek kemanusiaan. Apalagi, hampir seluruh masyarakat miskin sudah memiliki kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) atau jaminan kesehatan dasar (Jamkesda). “Bagi mereka yang tidak miliki kedua kartu tersebut tetap membayar biaya persalinan,” katanya.

Untuk mendukung program ini, tambahnya, semua Puskesmas akan ditingkatkan statusnya menjadi Puskesmas rawat inap. Peningkatan ini dilakukan secara bertahap.

Puskesmas rawat inap tersebut juga harus memiliki lima orang bidan dan perawat, sehingga pelayanan yang diberikan puskesmas itu bisa optimal. “Bagus lagi kalau Puskesmas rawat inap ditempatkan juga seorang tenaga dokter,” katanya.

Pihaknya, kata Badar, akan membentuk tim verifikasi provinsi atau kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi, guna memastikan keberadaan pasien dan jumlah dana yang dibutuhkan selama proses persalinan. “Jika kabupaten/kota belum mengalokasikan dana tersebut, maka semuanya akan ditanggung oleh provinsi,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya meminta semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Kabupaten/Kota untuk mendukung semua program yang diusulkan termasuk bidang kesehatan. “Saya berharap semua dinas mendukung program yang diusulkan, terutama di bidang kesehatan,” katanya.

tempointeraktif/ tiw

lowongan pekerjaan
PT.ARUTAMA BUMI STILINDO, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Vaksinasi dan Herd Immunity

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (16/12/2017). Esai ini karya Riris Andono Ahmad, Direktur Pusat Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Solopos.com, SOLO–Heboh outbreak penyakit difteri dan rendahnya cakupan imunisasi karena penolakan kelompok anti vaksin menimbulkan keresahan…