Sabtu, 24 April 2010 13:08 WIB News Share :

Kejaksaan lebih baik deponering kasus Bibit-Chandra

Jakarta–Kebijakan Kejaksaan dalam menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atas kasus Bibit-Chandra dinilai tidak tepat. Seharusnya Kejaksaan lebih memilih opsi deponering atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

“Saya setuju itu bisa dihentikan. Kalau dihentikan ada asas oportunitas. Jaksa Agung bisa memilih deponering, mengenyampingkan perkara ini demi kepentingan umum,” ujar Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Otto Hasibuan, dalam diskusi Drama Bibit-Chandra Jilid II di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (24/4).

Menurut Otto, jaksa telah menyatakan berkas Bibit-Chandra telah lengkap (P21) dan terbukti. Maka yang paling tepat adalah mengenyampingkan perkara ini demi kepentingan umum.

“Karena cukup bukti, maka harus dikesampingkan perkara ini,” tuturnya.

Dengan mengenyampingkan demi kepentingan umum, lanjut Otto, maka kepentingan semua pihak, baik Jaksa Agung maupun Bibit-Chandra telah diakomodir di dalamnya. Jadi tidak akan bisa lagi dipersoalkan kasus tersebut oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.

“Itu sudah menjadi kewenangan Jaksa Agung demi kepentingan umum, kita tidak bisa ribut,” tambahnya.

dtc/ tiw

LOWONGAN PEKERJAAN
PT.ARTABOGA CEMERLANG, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Hantu Komunisme Masih Menakutkan Anda?

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (4/12/2017). Esai ini karya Ahmad Djauhar, Ketua Dewan Redaksi Harian Solopos dan Wakil Ketua Dewan Pers. Alamat e-mail penulis adalah eljeha@gmail.com. Solopos.com, SOLO–”Communism? Nyet… nyet… nyet…[Komunisme? Tidak… tidak… tidak…].” Begitulah komentar orang Rusia…