SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Malang -Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Malang mendesak pemerintah daerah setempat untuk memastikan jumlah anggaran pemilihan bupati periode 2010-2015 dan segera menyerahkannya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang.
Ketua KIPP Ruhadi Rarundra menegaskan, Rabu (21/4), KIPP tak bisa bekerja maksimal jika pekerjaan Panitia Pengawas tersendat gara-gara tak memiliki anggaran. Hingga sekarang Panitia Pengawas bekerja seadanya dengan biaya patungan dan pinjam dari pihak ketiga—bukan dari partai politik atau bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati. Bahkan, Panitia Pengawas meminta 33 kecamatan memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara.
“Panwas tak bisa berfungsi atau berperan optimal gara-gara tak punya anggaran. Ketidakjelasan sikap pemerintah daerah dapat dianggap sengaja melemahkan fungsi dan atau mempersulit pekerjaan Panwas,” kata Ruhadi, Rabu (21/4).
Ketidakjelasan soal anggaran juga dialami Komisi Pemilihan Umum. Ruhadi khawatir jika nantinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang bertindak esktrem tapi bisa dianggap wajar, seperti mogok kerja, andai tak mendapat anggaran hingga sekarang.
Apalagi Komisi dan Panitia Pengawas telah mengisyaratkan mau mogok kerja. KIPP pun bisa malas-malasan bekerja dan bahkan batal menyebarkan 1.000 relawan pemantau jika akhirnya Panitia Pengawas benar-benar mogok kerja.
“Rasanya kan percuma kami bekerja. Buat apa bekerja jika lembaga pengawas yang resmi saja tak bisa bekerja karena tak didukung pemerintah,” kata Ruhadi.
tempointeraktif/rif