Senin, 19 April 2010 20:01 WIB Pilkada,Boyolali Share :

Soal keikutsertaan PNS kampanye, KPU-Panwas berbeda pendapat

Boyolali (Espos)–KPU dan Panwas Pilkada Boyolali berbeda pendapat terkait keikutsertaan PNS dalam pelaksanaan kampanye. KPU menyatakan memperbolehkan PNS mengikuti kampanye sebagai peserta kampanye pasif. Namun, Panwas tegas menilai PNS/TNI/Polri dilarang mengikuti kampanye.

Ketua Panwas Pilkada Boyolali Puspaningrum menyatakan larangan mengikuti kampanye bagi PNS/TNI/Polri itu didasarkan pada UU No 32/2004 tentang Pilkada.

”Peraturan itu tegas melarang PNS terlibat dalam kampanye,” ujarnya kepada wartawan di Boyolali, Senin (19/4).

Namun, Ketua KPU Boyolali Ribut Budi Santoso menyatakan kehadiran PNS sebagai peserta pasif diperbolehkan. Namun, tidak boleh menggunakan atribut PNS maupun sebagai tim kampanye calon. ”Kalau hanya melihat adanya arak-arakan kampanye dan berada di dalam area kampanye itu dilarang,” tandas dia saat dihubungi Espos.

Ribut menjelaskan sesuai UU 32/2004 Pasal 79 ayat 4, yang dimaksud dilarang adalah pasangan calon yang melibatkan PNS dalam kampanye.
”Jika PNS itu datang sebagai peserta pasif boleh-boleh saja,” jelasnya.
Puspa menyatakan pihaknya akan memberikan rekomendasi jika ada temuan PNS yang terlibat dalam kampanye. Namun, pihaknya tidak bisa memberikan sanksi.

”Soal sanksi itu lain. Kami hanya memberi rekomendasi saja,” paparnya.

fid

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Solusi Kemanusiaan untuk Jerusalem

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (13/12/2017). Esai ini karya Mudhofir Abdullah, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah mudhofir1527@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pernyataan sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel yang…