Minggu, 18 April 2010 16:43 WIB News Share :

Pemkot Jakut bantah ada aliran dana Rp 11 M dari Pelindo II

Jakarta–Walikota Jakarta Utara Bambang Sugiyono membantah adanya aliran dana Rp 11 Milyar kepada Satpol PP dari Pelindo II terkait biaya penertiban lahan Mbah Priok. Ia juga tidak tahu menahu soal dana itu.

“Tidak ada pernyataan kami yang mengatakan bahwa kami mengetahui ada dana Rp 11 milyar yang diberikan kepada Satpol PP dari Pelindo II,” ujar Walikota Jakarta Utara Bambang Sugiyono kepada wartawan di Walikota Jakarta Utara, Minggu (18/4).

Menurut Bambang, meski ada dana yang dialirkan untuk penertiban, dana tersebut akan dibebankan kepada instansi yang meminta.

“Hal ini sesuai dengan surat keputusan Gubernur DKI Jakarta nomer 886 tahun 1983 tentang Juklak penertiban penguasaan dan pemakian tanah tanpa hak di wilayah DKI Jakarta,” jelasnya.

Bambang melanjutkan, dana Rp 11 milyar juga pernah ditanyakan pada sidang paripurna di DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

“Dan saat itu dijawab oleh Gubernur akan diselediki siapa yang memberi dan yang menerima. Saat itu Pak gubernur menyerahkan sepenuhnya hasil dari tim investigasi,” paparnya.

Tugas walikota Jakarta saat ini adalah memberikan dan menciptakan siasana kondusif bagi warga Jakarta Utara. “Semua urusan Mbah Priok Telah diserahkan ke Pemrov,” pungkasnya.

dtc/tya

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…