Sabtu, 17 April 2010 18:31 WIB News Share :

Soal pezina dilarang nyalon Pilkada, biar publik yang kontrol

Jakarta— Pemerintah disarankan tidak perlu repot-repot menambahkan klausul larangan cacat moral bagi calon kepala daerah dalam revisi UU 32/2004. Biarkan saja, rakyat yang menilai, calon itu layak atau tidak.

“UU jangan sampai terlalu membatasi, jalan keluarnya biarkan jadikan kontrol publik. Suka ya dia pilih, kalau tidak suka ya tidak pilih,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Nurkholis usai diskusi ‘Siapa Butuh Satpol PP’ di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/4).

Menurut Nurkholis, rakyat sudah dapat memilih pemimpin mana yang diinginkannya. Jika calon tersebut dirasa tidak layak dipilih, tentu tidak akan menang sebagai pemimpin daerah.

“Saya pikir itu dijadikan pertimbangan pembuat kebijakan,” kata Nurkholis.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebelumnya mengatakan pemerintah akan memasukkan syarat tambahan bagi para calon kepala daerah dalam Pilkada. Para calon wajib mempunyai pengalaman berorganisasi dan tidak boleh cacat moral.

Salah satu cacat moral yang dimaksud Gamawan adalah calon tersebut dikenal tidak pernah berbuat mesum atau berzina. Gamawan membantah aturan ini untuk menjegal Maria Eva dan Julia Perez dalam Pilkada Sidoarjo dan Pacitan.

dtc/rif

lowongan pekerjaan
Pengawas, Estimator, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Leave a Reply


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL JL CPT Taft GT4x4’94,Body Kaleng,Ori,Asli KLATEN:081391294151 (A00593092017) DP Mura…
  • LOWONGAN CARI PTIMER 2-4 Jam/Hari Sbg Konsltn&SPV Bid.Kshtn All Bckgrnd Smua Jursn.Hub:0811.26…
  • RUMAH DIJUAL Jual TNH&BGN HM 200m2,LD:8m,Strategis,Makamhaji,H:08179455608 (A00280092017) RMH LT13…
Lihat Semua Iklan baris!

Kolom

GAGASAN
Komunisme dan Logika Kita

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (23/9/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, seorang editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO¬†— Mungkin kita pernah membaca pernyataan bahwa adanya kemiskinan dan ketimpangan ekonomi…