Sabtu, 17 April 2010 10:53 WIB News Share :

Satpol PP salahkan Polisi dan Komnas HAM

Jakarta – Satuan Polisi Pamong Praja (PP) tak mau disalahkan sendiri soal tragedi Tanjung Priok berdarah. Satpol PP merasa Komnas HAM dan Kepolisian ikut bertanggungjawab.

“Di dalam rapat, razia kami saling lempar tanggungjawab. Kepolisian jangan dioutsourcingkan kepada kita bahwa ini adalah hajat Satpol PP murni,” kata Kepala Satpol PP Pulau Seribu, Hotman Sinambela, dalam diskusi Polemik: Siapa Butuh Satpol PP di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/4).

Menurut Hotman, sebenarnya polisi sudah berada di lokasi. Namun, melihat Satpol dikeroyok, katanya, polisi diam saja.

“Siapa yang mau menerjang badai? Tapi karena polisi lepas tangan ya kita di depan, tapi kita ditinggalkan rekan Polri,” keluh Hotman.

“Padahal kami tidak mau membongkar makam, hanya menguasai gapura saja,” lanjutnya.

Selain polisi, Hotman juga menyalahkan Komnas HAM. Menurutnya, Komnas terlambat mengirim surat permintaan penundaan penggusuran warga sekitar makam Mbah Priok.

“Surat Komnas HAM baru sampai pukul 14.00 WIB tanggal 14 April, keributan sudah terjadi,” keluhnya.

Keluhan Hotman langsung dijawab Wakil Ketua Komnas HAM Nurcholis. Menurutnya, surat sudah dikirim beberapa hari sebelumnya.

“Kami sudah kirim tanggal 9 (April),” kata Nurcholis.

Mendengar kata-kata Nurcholis, Hotman pun naik pitam. “Tapi faktanya Pak? Lillahitaallah, Saya ikut rapatnya,” ujarnya dengan nada tinggi.

dtc/ tiw

LOWONGAN PEKERJAAN
FORTUNA STEEL, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…