SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Pramono Anung menyesalkan tragedi Priok yang memakan tiga korban, kemarin. “Ini menunjukkan cermin dan penanganan tidak baik oleh pemerintah,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/4).
Menurut Pramono, masalah ini tidak akan mejadi rumit jika pemerintah daerah dan heritage membuka hubungan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, kata Pramono, pernah mengatakan tidak akan melakukan penggusuran tapi ternyata informasi yang diterima masyarakat sebaliknya, bahwa makam Mbah Priok akan digusur. “Ada kontrakdiksi antara yang disebutkan dengan (informasi) yang masyarakat terima, ya wajar mereka marah,” ujarnya.
Politikus partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengatakan kisruh di Priok tidak perlu terjadi jika pihak kepolisian segera menghentikan bentrok antara masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja. Ia pun mempertanyakan ketidakcekatan aparat hukum dalam mengambil alih kejadian ini hingga akhirnya berkepanjangan.
Dalam konteks ini, menurut Pramono, Gubernurl-ah yang bertanggung jawab. “Tidak bisa lempar ke anak buahnya. kejadian ini pasti diketahui,” katanya.
Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso menambahkan, yang bertanggung jawab selain gubernur adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Apalagi pada hari kejadian, kata Priyo, Fauzi Bowo sedang mengalami musibah yaitu ayahandanya meninggal. “Saya maklum kondisinya karena kena musibah, dugaan saya gubernur tidak tahu. Makanya itu harus diusut. Saya minta pemberi perintah Satpol PP ini untuk diperiksa, ya komandannya,” ujarnya.
Selain komandan Satpol PP, tambah Priyo, pihak walikota Jakarta Utara dan wakil gubernur DKI Jakarta juga layak untuk dimintai keterangan.
tempointeraktif/ tiw