SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Kupang – Stok pangan di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengalami krisis pangan mulai menipis. Stok sebanyak 100 ton milik pemerintah daerah mulai didistribusikan ke warga yang kelaparan.
“Pekan ini, kita sudah mulai mendistribusikan beras 100 ton milik pemerintah yang merupakan stok terakhir beras bantuan bagi warga,” kata Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan Sumba Timur, Ida Bagus Putu Punia di Waingapu, Selasa (13/4).
Kekeringan yang melanda Sumba Timur menyebabkan lahan seluas 18.559 hektare lahan pertanian milik masyarakat/petani mengalami gagal tanam dan panen, dengan rincian lahan padi seluas 7957 ha, jagung 8517 ha, kacang tanah 1267 ha, kacang hijau 899 hekater, ubi kayu 405 ha dan ubi jalar seluas 12 ha.
Menurut dia, beras bantuan pemerintah sebanyak 100 ton tersebut disalurkan ke 66 desa yang sudah mengajukan permintaan bantuan ke pemerintah daerah. Setiap keluarga diberi jatah sebanyak 14 kilogram (kg) yang hanya cukup memenuhi kebutuhan pangan selama sepekan.
Seharusnya, lanjut dia, beras bantuan bagi keluarga sekali drop mampu memenuhi kebutuhan selama satu sampai dua bulan, karena selama dua bulan kedepan tidak ada produksi pangan, akibat bencana kekeringan. Namun, jika ingin penuhi itu, maka dibutuhkan beras mencapai 3000 ton.
Setelah beras bantuan 100 ton ini disalurkan, katanya, pemerintah daerah tidak punya stok beras lagi untuk membantu 31 ribu kepala keluarga yang mengalami gagal tanam dan panen tahun ini. “Stok kita sudah habis, dan hanya berharap dari bantuan pemerintah provinsi dan kementrian sosial,” katanya.
Untuk mengatasi hal itu, maka pemerintah daerah mengambil kebijakan menggunakan dana tak tersangka (DTT) sebesar Rp1,3 miliar untuk membeli beras miskin (Raskin) satu putaran untuk membantu 28.594 keluarga di daerah ini.
Dia mengatakan, pemerintah daerah juga telah meminta bantuan ke pemerintah provinsi sebanyak 100 ton beras dan 2000 ton beras ke Kementrian sosial. “Kita sudah ajukan permintaan bantuan sejak Februari lalu, namun hingga kini belum ada jawaban,” katanya.
Ia juga menyesalkan sikap pemerintah provinsi yang tidak percaya dengan laporan krisis pangan yang dilaporkan pemerintah Kabupaten Sumba Timur, sehingga harus menurunkan tim untuk mengecek kebenaran laporan tersebut. “Mungkin pemerintah provinsi tunggu ada korban meninggal, akibat kelaparan baru akan memberikan bantuan,” katanya kesal.
Karena itu, ia meminta kepada pemerintah provinsi untuk memetakan daerah-daerah rawan pangan di NTT. Daerah yang benar-benar kritis yang menjadi prioritas. “Jangan tunggu tim krisis pangan melakukan pendataan ke seluruh kabupaten yang mengalami kekeringan baru mendistribusikan bantuan secara bersamaan,” katanya.
Dia menambahkan, selama lima tahun terakhir baru kali ini, Sumba Timur mengalami krisis pangan, karena sejak tahun 2005-2009 lalu, daerah ini selalu surplus pangan. “Kekeringan yang melanda Sumba Timur, terakhir terjadi pada tahun 2004, maka kami menilai bencana ini merupakan siklus lima tahunan,” katanya.
Bencana kekeringan kali ini sudah diprediksi sebelumnya oleh Badan Meterologi dan Geofisika (BMG) bahwa dampak El Nino akan terjadi di Sumba dan Alor.
tempointeraktif/ tiw