SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Aliansi organisasi buruh yang tergabung dalam Komite Buruh Soloraya (KBS) menemukan angka kebutuhan hidup layak (KHL) Solo tahun 2010 senilai Rp 935.000. Nominal ini termasuk jauh di atas KHL tahun 2009 sebelumnya yang oleh tim survey KHL ditentukan hanya senilai Rp 855.000 atau naik Rp 80.000.
Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992, Suharno mengungkapkan, meski kajian KHL yang dilakukan KBS tak resmi, namun angka KHL tersebut tak akan melenceng jauh dari hasil survey yang dilakukan oleh tim resmi KHL yang terdiri dari perwakilan buruh, pengusaha, akademisi, dan Pemkot Solo.
“Angka ini memang tak bisa dijadikan acuan resmi karena bukan dilakukan oleh tim resmi. Namun, kami yakin hasil survey KHL yang dilakukan tim resmi tak akan melenceng jauh dari survey KBS,” paparnya ketika ditemui Espos di sela-sela dialog dengan Cawali, Rudy di Joglo Sriwedari, Sabtu (10/4).
Survey KHL itu, kata dia, dilakukan di sejumlah pasar-pasar tradisional dengan mengajak calon Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo. Adapun waktu pelaksanaan survey dimulai sejak Januari 2010 hingga April 2010.
Terkait keterlibatan Cawali Rudy dalam survey KHL, kata Suharno, hal itu hanya sebagai bahan pertimbangan kelak jika Rudy benar-benar terpilih sebagai wakil walikota lagi. Meski demikian, Suharno enggan melakukan kontrak politik dengan Cawali sebagai jaminan kelak dalam memperjuangkan UMK buruh agar sesuai KHL. Bahkan, kata Suharno, pihaknya bisa memaklumi jika UMK tak bisa menyentuh 100 persen KHL.
“Penentu UMK kan bukan hanya walikota, melainkan Dewan Pengupahan. Jadi walikota memang harus menghormati keputusan Dewan Pengupahan. Mungkin juga ada distorsi kebijakan walikota,” terangnya.
Dengan sikap tersebut, kata Suharno, dukungan KBS kepada pasangan Jo-Dy nyaris tanpa kontrak politik apapun. Setali dua uang, Cawali Rudy juga mengaku sebatas mengupayakan akan menjalin komunikasi secara intensif di Pemerintahan Provinsi.
Menurut Rudy, tuntutan UMK 100% KHL bukanlah satu-satunya solusi dalam menyejahterakan kaum buruh. Namun bisa dengan cara lain.
“Misalkan, soal uang transportasi buruh, kan masih bisa dicarikan solusi dengan jalan penyediaan transportasi massal bagi buruh. Jadi tak perlu menuntut uyang transportasi,” paparnya.
Langkah tersebut, katanya, selain bisa menekan kemacetan lalu lintas, juga tak memberatkan pengusaha.
asa