Kamis, 8 April 2010 19:43 WIB News Share :

Kemenkominfo
Uji materi UU ITE prematur

Jakarta–Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan, uji materi UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah prematur karena Peraturan Pemerintah tentang intersepsi atau penyadapan masih belum ada.

“Mengingat sampai saat ini Peraturan Pemerintah dimaksud belum ditetapkan (belum berlaku), maka pemerintah menganggap permohonan pengujian terhadap Pasal 31 ayat (4) UU ITE tersebut adalah terlalu dini atau prematur,” kata Dirjen Aplikasi Telematika Kemenkominfo, Aswin Sasongko, dalam sidang uji materi UU ITE di Jakarta, Kamis (8/4).

Aswin memaparkan, Peraturan Pemerintah (PP) yang dimaksud masih berupa Rancangan Peraturan Pemerintah yang dalam tahap pembahasan Tim Antar Kementerian.

Selain itu, lanjutnya, rancangan tersebut masih akan diuji publik dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, ujar dia, sangat tidak masuk akal jika para pemohon menyatakan bahwa PP yang belum ditetapkan itu berpotensi besar merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon.

Aswin juga meminta agar Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan uji materi tersebut tidak dapat diterima.

Norma UU ITE yang diujimaterikan di MK hanya Pasal 31 ayat (4) yang berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Menurut para pemohon uji materi, Peraturan Pemerintah (PP) tidak akan cukup menampung artikulasi mengenai pengaturan mengenai penyadapan.

Pengaturan tentang penyadapan karena merupakan bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia seharusnya diatur dalam bentuk UU dan bukan dalam bentuk PP, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

“Mengatur hal sensitif seperti penyadapan haruslah diletakkan dalam kerangka undang-undang, khususnya pada Hukum Acara Pidana karena hukum yang mengatur penyadapan oleh institusi negara harus lebih ditekankan pada perlindungan hak asasi privasi,” kata salah seorang pemohon yaitu Koordinator Institute for Criminal Justice Reform, Anggara.

ant/fid

LOWONGAN PEKERJAAN
SUMBER BARU LAND, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…