SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)
Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengalokasikan tambahan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), 26 April mendatang.
Penambahan anggaran dilakukan dengan adanya beberapa pos yang belum terkover dalam rencana penganggaran yang disusun sebelumnya. Salah satunya, anggaran Rp 200 juta untuk menutupi kekurangan anggaran bagi anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang bertugas di tempat pemungutan suara (TPS). Persoalan anggaran bagi Linmas muncul setelah berdasarkan ketentuan, anggaran Pilkada yang masuk pos Komisi Pemilihan Umum (KPU), senilai Rp 8,2 miliar tidak mengkover dua petugas Linmas di TPS.
Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto mengakui, Pemkot menganggarkan dana tambahan untuk pelaksanaan Pilkada. Dia menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, Selasa (6/4), ditemui beberapa pos yang belum mendapat alokasi anggaran. Di antaranya, anggaran untuk keamanan.
“Ada untuk keamanan. Tapi jangan disebut tambahan, itu adalah kebutuhan yang memang harus dipenuhi, di luar anggaran Rp 9,9 miliar yang sudah dianggarkan sebelumnya. Nilainya cukup banyak, tepatnya Pak Budi (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset/DPPKA-<I>red<I>) yang lebih tahu,” papar Budi Suharto, saat ditemui wartawan, di Balaikota.
Berdasarkan data Kesatuan Kebangsaan Politik dan Linmas (Kesbangpollinmas), jumlah anggota Linmas yang rencananya bertugas di TPS mencapai 1.864 orang, dengan asumsi jumlah TPS Pilkada 932 TPS. Jika setiap anggota Linmas bakal menerima Rp 60.000/orang, maka dibutuhkan anggaran Rp 111,84 juta atau Rp 223,68 juta untuk dua kali putaran Pilkada.
Kepala DPPKA, Budi Yulistianto, saat dikonfirmasi, membenarkan rencana penambahan anggaran Pilkada tersebut. Namun, Budi menyebut, sejumlah SKPD yang terkait persoalan tersebut hingga kini belum mengambil keputusan. Dia menerangkan, anggaran yang diajukan berdasarkan usulan Kesbangpollinmas mencapai lebih dari Rp 200 juta. “Memang ada usulan seperti itu. Namun Pemkot belum mengambil keputuasan. Soal itu masih akan dibahas lebih lanjut,” jelas Budi, saat dihubungi <I>Espos<I>.
Diberitakan sebelumnya (SOLOPOS, 4/4), KPU memperkirakan, Pilkada Solo yang dipastikan hanya berlangsung dalam satu putaran bisa menghemat anggaran pelaksanaan Pilkada hingga 30%.
Anggota KPU Solo Divisi Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga, Agus Sulistyo di Kantor KPU Solo, Sabtu (3/4), menyatakan, kemungkinan Pilkada akan menghabiskan biaya Rp 6 miliar saja.