SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Karanganyar (Espos)–Persatuan Guru dan Karyawan Sekolah Swasta Indonesia (PGKSI) Kabupaten Karanganyar akan mengikuti aksi keprihatinan di Jakarta menyusul rencana pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) seleksi guru dan tenaga honorer menjadi CPNS.
Ketua PGKSI Kabupaten Karanganyar, Suprapto, dalam penjelasannya kepada Espos menyebutkan rencana aksi keprihatinan menjadi rangkaian silaturahmi nasional di Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Rabu (7/4).
Hal itu jika tuntutan perubahan atas definisi tenaga honorer seperti dicantumkan dalam Pasal 1 peraturan tersebut tidak mendapat tanggapan.
“PGKSI hanya meminta agar guru dan karyawan sekolah swasta non APBN dan APBD juga diakomodasi sebagai tenaga honorer seperti dimaksudkan Pasal 1 RPP seleksi guru dan tenaga honorer sebagai CPNS. Itu karena RPP saat ini menegaskan definisi honorer adalah mereka yang penghasilannya menjadi beban APBN dan APBD,” ungkapnya ditemui di sela-sela kesibukannya, Minggu (4/4).
Suprapto mengatakan, aksi keprihatinan akan melibatkan perwakilan PGKSI dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kegiatan itu akan digelar hingga aspirasi mereka direspon instansi terkait pusat.
Dia menyerukan, pengabaian guru dan karyawan swasta dalam RPP seleksi guru dan tenaga honorer merupakan bentuk diskriminasi terhadap pendidik di sekolah-sekolah swasta.
Suprapto yang juga mengajar di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar menyatakan karyawan sekolah-sekolah swasta yang tidak termasuk kategori honorer versi RPP seleksi guru dan tenaga honorer di Kabupaten Karanganyar diperkirakan sebanyak 900-an orang. Jumlah itu meliputi guru sekitar 530 orang dan staf administras0 241 orang, sisanya 130-an orang masih dalam pendataan.
try