Senin, 5 April 2010 16:27 WIB Ekonomi Share :

DPR
Remunerasi Kemenkeu jalan terus

Jakarta–Meski banyak pihak menilai remunerasi pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak ampuh tekan korupsi, namun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai tunjangan remunerasi Kemenkeu yang dianggarkan di atas Rp 5 triliun ini akan tetap berjalan.

Ketua Badan Anggaran DPR-RI Harry Azhar Azis mengatakan pada awalnya remunerasi diberikan atas dasar belas kasihan DPR terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang gajinya sangat rendah.

“Untuk itu akan terus berjalan, memang awalnya kita berikan remunerasi karena belas kasihan dimana PNS mempunyai gaji yang sangat rendah,” ujarnya di Gedung DPR-RI, Jakarta, Senin (5/4).

Namun, lanjut Harry, DPR melalui Badan Anggaran akan memfokuskan kepada perbaikan sistem penerapan remunerasi yang saat ini berjalan.

“Jadi walaupun awalnya diberikannya remunerasi karena belas kasihan namun untuk saat ini tidak, kita akan tekankan pemerintah di tingkat Kementerian atau Lembaga yang mendapatkan remunerasi harus sesuai dengan tingkat produktivitasnya,” ungkapnya.

Sistem baru itu, dicontohkan Harry, misalkan di Ditjen Pajak, remunerasi untuk pegawai di Ditjen Pajak diberikan sesuai dengan kemampuan Ditjen Pajak Meningkatkan penerimaan oajaknya.

“Setiap satu rupiah remunerasi yang diberikan maka akan dilihat tingkat produktivitas di masing-masing Kementerian atau Lembaga,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Harry, Banggar juga akan memfokuskan pemberian remunerasi bagi pegawai yang memiliki gaji terendah di masing-masing Kementerian atau Lembaga.

“Jadi bukan pejabat-pejabat Kementerian yang dinaikkan gajinya, tetapi bagi pegawai yang memiliki gaji paling rendah,” tegasnya.

Harry mencatat besaran belanja pegawai sesuai dengan APBN yakni sebesar Rp 160,4 triliun dan dalam APBN-P akan dinaikkan Rp 2 triliun. “Nanti lebih lanjut akan dibahas di Banggar pada 9 April 2010,” tutup Harry.

dtc/fid

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama-Sama Mengawasi APBD

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (8/12/2017). Esai ini karya Doddy Salman, mahasiswa S3 Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah doddy90@yahoo.com Solopos.com, SOLO–DPRD DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran…