Wonogiri (Espos)–Kalangan guru honorer sekolah swasta di bawah naungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Wonogiri menuntut agar dimasukkan dalam database dan diikutsertakan pada pemberkasan calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Mereka rupanya iri dengan rekan-rekan senasib mereka di kabupaten lain seperti di Sukoharjo, di mana guru swasta Kemenag juga dimasukkan dalam database.
Mereka juga menuntut, sebelum melakukan pendataan ulang dan membuat database baru yang lebih akuntabel dan transparan, Menag diminta menghentikan rekrutmen melalui pemberkasan.
Tuntutan tersebut disampaikan para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Karyawan Swasta Indonesia (PGKSI) itu saat hearing dengan Komisi IV DPRD Wonogiri, Sabtu (3/4).
Turut mendampingi pula dalam hearing, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Wonogiri, Subandi PR.
Anggota DPRD Provinsi Jateng dari PAN itu mengharapkan agar pihak terkait, dalam hal ini, Kantor Menag Wonogiri yang Pemkab mau mengakomodasi tuntutan PGKSI dan menyertakannya dalam database guru honorer yang akan diangkat menjadi CPNS.
Ketua PGKSI Wonogiri, Nur Hendratmo, mewakili rekan-rekannya yang hadir dalam hearing itu mengungkapkan, selain tuntutan agar dimasukkan dalam database, dan menghentikan rekrutmen CPNS melalui pemberkasan honorer sebelum Kantor Kemenag membuat database baru, pihaknya juga meminta agar Kantor Menag Wonogiri melakukan reformasi layanan publik menjadi lebih terbuka dan transparan.
shs