Jumat, 2 April 2010 19:08 WIB Sragen Share :

Soal distribusi pupuk bersubsidi, Kementerian Pertanian turun ke Sragen

Sragen (Espos)–Staf ahli Kementerian Pertanian Dr Sri Heri Susilowati turun ke wilayah Kabupaten Sragen untuk melakukan pemantauan dan sekaligus menyerap aspirasi petani dan pelaku usaha pupuk terkait permasalahan distribusi pupuk bersubsidi di daerah.

Kedatangan tim Kementerian Pertanian tersebut didampingi langsung dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah, Teguh Prasetyo diterima Bupati Sragen Untung Wiyono dan sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), Gapoktani dan pelaku usaha pupuk di Pendapa Rumah Dinas Bupati Sragen, Kamis (1/4) lalu.

Sri Heri Susilowati memaparkan sejumlah permasalahan di sejumlah daerah tentang distribusi pupuk bersubsidi dan disparitas harga pupuk sampai ke petani.

Dia menyebut rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) di sejumlah kelompok tani tidak sesuai dengan ketentuan luas garapan sawah sebenarnya. Selain itu, sambungnya, disparitas harga pupuk bersubsidi yang bersaing dengan harga nonsubsidi, sering dimanfaatkan pihak tertentu bahwa barang pupuk bersubsidi lari ke pengguna yang tidak memiliki hak. Akibatnya kebutuhan pupuk di petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi menjadi kekurangan.

“Bahkan ada temuan bahwa harga pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani dengan harga di atas HET, karena factor transportasi yang jauh, sehingga menambah biaya pengiriman pupuk. Selain itu penerbitan SK Gubernur atau SK Bupati/Walikota juga sering terlambat, sehingga distribusi pupuk ke tangan petani otomatis terlambat,” ujar Sri Heri Susilowati.

Oleh karenanya, menurut dia, perlu ada penyempurnaan kebijakan untuk meminimalisasi permasalahan yang ada melalui kebijakan penghapusan disparitas harga pupuk dan peningkatan efisiensi pengawasan. Dia menawarkan tiga alternatif dalam distribusi pupuk agar efisien dan tepat sasaran. Di antaranya melalui perbaikan kelompok sasaran, RDKK dan pengawasan.

Selain itu alternatif kedua merupakan penyempurnaan alternatif pertama dengan memodifikasi mekanisme pemberian subsidi di tingkat penyalur.

”Alternatif ketiga adalah alternatif pertama ditambah kebijakan subsidi pupuk langsung ke petani. Tentang alternatif-alternatif itu perlu dilakukan pengkajian ulang, karena ada kelemahan-kelemahan. Masukan dari Sragen akan memberi pertimbangan bagi kami,” tambahnya.

Perwakilan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah, Teguh Prasetyo menambahkan, Sragen merupakan kabupaten yang ditunjuk untuk mewakili Jateng dalam penyerapan aspirasi petani.

trh

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…