Kamis, 1 April 2010 11:02 WIB News Share :

Gayus Tambunan dikenakan sanksi terberat

Jakarta–Gayus Tambunan dinilai melanggar kode etik kepegawaian Kementerian Keuangan karena menerima uang dari wajib pajak. Gayus pun akan menghadapi sanksi terberat dari Kemenkeu berupa pemecatan tanpa pesangon, plus tidak akan bisa menjadi PNS di instansi manapun.

“Gayus telah melanggar kode etik kepegawaian Kementerian Keuangan sehingga pantas diberhentikan dengan tidak hormat karena telah menerima uang dari WP sebesar Rp 370 juta,” jelas Dirjen Pajak Mohammad Tjiptardjo.

Hal senada disampaikan Inspektur Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan, Hekinus Manao yang menyatakan seorang PNS yang dipecat tidak akan mendapatkan hak-hak apapun.

“Seorang PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak akan menerima hak-hak apapun, juga tidak akan pernah diterima dan tidak dapat bekerja lagi untuk Pemerintah (sebagai PNS) di tempat mana pun,” jelas Hekinus.

Selain menerima suap dari wajib pajak dalam kasus banding pajak, Gayus juga terlibat kasus makelar kasus hingga Rp 28 miliar (berdasarkan data PPATK). Pihak Itjen Kemenkeu telah melayangkan panggilan hingga 2 kali kepada Gayus namun tidak pernah ditanggapi oleh yang bersangkutan.

“Jika dia tidak juga memenuhi panggilan ketiganya, maka kami akan menjalankan langkah antisipasi yang telah kami persiapkan sesuai prosedur,” tegas Hekinus.

detik/ewt

lowongan pekerjaan
Penerbit Ziyad Visi Media, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….