internet
Rabu, 31 Maret 2010 17:29 WIB Pendidikan Share :

UU BHP dibatalkan, Kemendiknas siap laksanakan putusan MK

Jakarta–Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang sudah berlaku sejak tahun 2002. Kemendiknas siap melaksanakan keputusan MK tersebut tanpa mengaku kalah atas keluarnya putusan ini.

“Posisi pemerintah adalah melaksanakan aturan perundangan. Pemerintah menaati, menghormati setiap putusan dari lembaga-lembaga negara sesuai dengan tugasnya, baik yang terkait dengan hukum, pemerintahan, atau pun Hankam,” kata Mendiknas Muhammad Nuh, Rabu (31/3).

“Pemerintah menghormati dan melaksanakan apa yang diputuskan itu. Demikian juga terkait dengan UU BHP,” papar Nuh.

Dia menjelaskan, jika ada masyarakat atau sekelompok masyarakat yang menilai suatu UU bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar berbangsa dan bernegara yang tercantum dalam UUD, maka hak bagi mereka untuk mengajukan uji materi ke lembaga yang berwenang yakni Mahkamah Konstitusi.

“Maka posisi pemerintah tidak dalam posisi berhadap-hadapan. Oleh karena itu dikabulkan, maka pemerintah tidak merasa kalah dan jika ditolak tidak merasa menang. Masing-masing punya hak, kalau diputuskan harus kita hormati,” imbuh mantan Rektor ITS ini.

Pria murah senyum ini belum bisa memastikan apakah kampus-kampus negeri yang telah menerapkan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) otomatis akan mencabut status BHMN tersebut karena menggunakan landasan UU BHP.

“Saya harus mempelajari terlebih dahulu. Kalau sudah diundangkan, dan dilaksanakan itu tidak salah kan, karena memang ada dasarnya yakni UU BHP. Tapi kita akan review kembali dan saya yakin akan ada solusi,” kata M Nuh.

Dengan keluarnya putusan MK ini, Kemendiknas berjanji akan menyosialisasikan hal ini kepada dinas-dinas pendidikan di daerah. “Tentu itu bagian dari tanggung jawab kita, akan disampaikan juga ke publik, hasil keputusan tadi,” pungkasnya.

dtc/fid

?

lowongan pekerjaan
Perusahaan Outsourcing PLN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…