Selasa, 30 Maret 2010 15:18 WIB Boyolali Share :

Komisi III minta Pemkab turun tangan terkait karamba Waduk Cengklik

Boyolali (Espos)–Komisi III DPRD Kabupaten Boyolali meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat turun tangan dalam menyikapi persoalan petani karamba di Kawasan Waduk Cengklik, Kecamatan Ngemplak, yang oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Bengawan Solo diminta mengangkat karamba-karambanya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Boyolali, Musthofa Safawi menyayangkan dilayangkannya surat dari BPSDA Bengawan Solo kepada para petani ikan itu, karena dianggap mendadak dan tiba-tiba. Musthofa bahkan meminta BPSDA Bengawan Solo mencabut surat tersebut karena dinilai tidak ada dasar yang kuat.

“Surat itu tertanggal 3 Maret 2010, sementara para petani karamba hanya diberi tenggat waktu hingga 3 April mendatang. Ini tindakan yang sangat arogan, tidak manusiawi. Seharusnya para petani itu diberi waktu minimal hingga masa panen misalnya,” tegas Musthofa ketika ditemui wartawan di Boyolali, Selasa (30/3).

Terkait alasan keberadaan karamba yang dinilai menyebabkan pendangkalan dan pencemaran, menurut Musthofa, hal itu seharusnya dikaji terlebih dulu secara akademis sehingga dapat lebih dipertanggungjawabkan. Alasan bahwa keberadaan keramba menyebabkan pendangkalan Waduk Cengklik, menurutnya, tidak seluruhnya benar.

“Sebab sumber pendangkalan terbesar adalah adanya pengelolaan lahan pertanian di sekitar dan di area waduk yang sampai saat ini masih berlangsung,” imbuhnya.

Lebih lanjut Musthofa mengatakan budi daya karamba saat ini sudah menjadi sentra ekonomi masyarakat yang membawa multifikal efek terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar waduk.
“Jadi jangan sewenang-wenang menyuruh bongkar karamba tanpa ada solusi,” katanya.

Dalam hal ini, menurut Musthofa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali seharusnya turun tangan dan menyikapi persoalan itu secara serius.

“Bupati Boyolali melalui Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan), semestinya turun tangan dan menyikapi persoalan tersebut dengan serius karena sudah berkaitan dengan sumber penghasilan masyarakat Boyolali. Bahkan, secara de facto, Pemkab juga telah melegalkan karamba itu dengan adanya bantuan karamba yang dianggarkan dalam APBD tahun 2009 lalu,” papar Musthofa.

Bila persoalan yang dihadapi para petani karamba itu tidak disikapi secara bijaksana, Musthofa mengaku khawatir dapat memancing gejolak sosial.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Karamba Sumber Rejeki, Walidi mengaku keberatan dengan instruksi dari BPSDA Bengawan Solo untuk mengangkat karamba-karamba yang ada di Kawasan Waduk Cengklik tersebut.

sry

lowongan pekerjaan
Gramedia Surakarta, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…