Senin, 29 Maret 2010 14:23 WIB News Share :

Susno resmi minta perlindungan hukum ke DPR

Jakarta–Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Jenderal Susno Duadji meminta perlindungan hukum ke Komisi III Bidang Hukum DPR. Susno menilai pemeriksaan Tim Propam yang menggunakan Peraturan Kapolri itu belum diundangkan.

“Kami mengajukan surat permohonan perlindungan hukum ke Komisi Tiga terkait diberlakukannya peraturan Kapolri yang belum diundangkan,” kata kuasa hukum Susno, Henry Yosodingrat, di Jakarta, Senin (29/3).

Henry mengatakan surat permohonan itu telah dilayangkan kepada sekretariat DPR. “Mereka kan masa reses, tapi surat sudah kita masukkan,” kata dia.

Dia membantah jika Susno dikatakan tidak kooperatif dalam pemeriksaan. Susno, selalu memenuhi panggilan penyidik dalam setiap pemeriksaan asalkan sesuai dengan peraturan.

“Apapun istilahnya, mau diperiksa apabila menggunakan undang-undang yang berlaku,” kata dia. Seperti diketahui, pada Jumat 26 Maret yang lalu Susno menolak untuk diperiksa Propam.

Susno beralasan Propam menggunakan Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2006 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2006.

Menurut Susno, kedua Peraturan Kapolri itu tidak sah digunakan untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik profesi dan disiplin kepada dirinya.

vivanews/fid

lowongan pekerjaan
CV PRIMEDANIE, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Ketika Uang Tunai Terpinggirkan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (16/10/2017). Esai ini karya Riwi Sumantyo, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah riwi_s@yahoo.com. Solopos.com, SOLO — Perkembangan teknologi digital yang super cepat mengubah banyak hal, baik di…