SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sragen (Espos)–Kalangan petani di sejumlah wilayah di Bumi Sukowati resah dengan isu kenaikan harga eceran tertinggi (HET) untuk pupuk bersubsidi antara 50%-100%. Keresahan petani itu disampaikan melalui short message service (SMS) kepada hampir semua anggota Dewan Sragen.
Bahkan anggota Komisi II DPRD Sragen Bambang Widjo Purwanto mencium adanya indikasi penimbunan pupuk di wilayah Sabungmacan, di mana pupuk jenis NPK sudah mulai menghilang.
“Laporan keluhan petani itu disampaikan hampir semua anggota Dewan. Laporan itu selanjutnya disampaikan kepada Komisi II untuk menindaklanjutinya. Pupuk di petani itu kan bermacam-macam, padahal isu kenaikan harga itu bakal direalisasikan per 1 April 2010, sehingga harus ada antisipasi agar tidak terjadi gejolak di masyarakat. Kami sudah menyampaikan persoalan ini kepada Dinas Pertanian (Distan) untuk menindaklanjutinya,” tegas Bambang saat ditemui Espos, Senin (29/3), di Gedung Dewan.
Dia menemukan banyak laporan dari pihak distributor sampai pengecer sudah ada upaya pengkondisian agar alokasi untuk bulan Maret ini segera ditebus dan segera dibagikan kepada petani sampai akhir bulan ini. Bahkan dari pihak produsen dari PT Pupuk Sriwijaya, imbuhnya, sudah mengirimkan strategi antisipasi kepada distributor dan pengecernya untuk antisipasi adanya kenaikan harga pupuk ini.
“Jika persoalan ini tidak segera ditangani, maka akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan penimbunan barang. Jika sampai terjadi maka, petani yang dirugikan. Bahkan informasi yang kami peroleh ada pengecer yang telah mendahului dengan memasang harga pupuk bersubsidi dengan harga di atas HET yang ditentukan pemerintah,” tegasnya.
Oleh karena itu, menurut Bambang, pemerintah terutama Komisi Pengawasan Pestisida dan Pupuk (KP3) harus segera bertindak untuk melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap permasalahan ini. Dia menemukan indikasi hilangnya pupuk jenis NPK di wilayah Desa Toyogo, Sambungmacan di pasaran.
Sementara itu, Ketua Komisi Pengawasan Pestisida dan Pupuk (KP3), Endang Handayani, menyatakan, pihaknya sudah sosialisasi kepada petani terkait isu yang mencuat saat rapat pertanian di Semarang beberapa waktu lalu.
trh