Sabtu, 27 Maret 2010 21:02 WIB Solo Share :

Penertiban pedagang oprokan diwarnai kericuhan

Solo (Espos)–Dinas Pengelola Pasar (DPP) Solo melakukan penertiban pedagang oprokan yang menempati jalan di sisi kiri dan belakang Pasar Nusukan, Sabtu (27/3). Namun dalam penertiban tersebut masih ada sedikitnya 34 pedagang yang belum bisa dibawa masuk ke dalam pasar.

Pasalnya, puluhan pedagang tersebut mengaku tidak menggunakan lahan pasar ataupun bahu jalan saat berdagang. Pedangan menyewa halaman/rumah/kios milik warga setempat dengan membayar jutaan rupiah per tahun.

Informasi yang dihimpun dari para pedagang, kendati tidak masuk dalam lahan pasar para pedagang tetap dikenai retribusi pasar Rp 700/hari dan uang kebersihan serta keamanan Rp 200/hari.

Permasalahan tersebut sempat membuat penertiban yang berlangsung sejak Sabtu pukul 04.00 WIB itu ricuh. Sejumlah pedagang terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP yang melakukan penertiban. Beruntung kericuhan tidak berlangsung lama, setelah pihak DPP memberi penjelasan.

Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan dan Pembinaan DPP Solo, Rini Kusumandari, saat dihubungi Espos, Sabtu (27/3), menerangkan penertiban terhadap pedagang oprokan di sekitar Pasar Nusukan, kemarin, merupakan tahap lanjut dari tahapan sosialisasi yang telah dilakukan pihaknya sehari sebelumnya.

Penertiban pedagang itu melibatkan sejumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Rini menjelaskan, penertiban memang diarahkan untuk membawa pedagang yang berjualan di jalan masuk ke dalam pasar. Namun, pihaknya tidak dapat berbuat banyak terhadap 34 pedagang yang menyewa halaman/kios/rumah warga setempat.

“Ada 34 pedagang yang menyewa kios warga. Soal itu kami memang belum ada solusi. Tapi yang pasti, mereka sudah kami tertibkan agar dagangannya tidak melebihi batas lahan warga. Solusinya belum bisa kami sampaikan, karena masih menunggu hasil rapat dengan warga, Selasa malam,” papar Rini.

tsa

lowongan pekrjaan
Akuntansi, Administrasi,Marketing,Tehnisi ,Gudang/Driver, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….