Jumat, 26 Maret 2010 18:59 WIB Issue Share :

Festival pertunjukan seni di Solo perlu ditata ulang

Solo (Espos)–Perhelatan seni pertunjukan yang membanjiri Kota Solo perlu dilakukan pembenahan. Terutama pada konsep curatorialship atau tatanan kurator agar seni pertunjukan di Kota Bengawan ini lebih efektif dan berkualitas.

Hal itu diutarakan, guru besar Institut Seni Indonesia (ISI) Solo, Rahayu Supanggah di sela-sela seminar bertajuk Menyiapkan Industri Kreatif, Jumat (26/3), di gedung Teater Besar, ISI Solo.

“Jumlah festival-festival seni di Solo semakin banyak. Tapi curatorialship-nya masih kurang bagus. Jadi perlu ditata ulang agar tak menjadi perhelatan yang mubadzir,” kata Rahayu Supanggah.

Komposer asal Solo yang menyabet best composer dalam Asian Film Award 2007 itu, menambahkan standarisasi pembentukan dan gagasan seni pertunjukan perlu dipenuhi. Artinya, festival seni pertunjukan yang digelar harus diperjelas visi, misi, dan dilaksanakan secara profesional.

“Waktu pelaksanaan festival-festival itu juga perlu diatur, agar tidak saling tumpang tindih atau terkesan saling ‘mematikan’ satu sama lain. Maka kita perlu dukung Pemkot Solo untuk menata kembali festival pertunjukan seni yang ada di kota ini,” paparnya.

Rahayu Supanggah mengaku kalau gagasan untuk mengkaji ulang atas munculnya event-event di Solo itu pernah diutarakan langsung pada Walikota Solo, Joko Widodo. Menurutnya, Walikota sangat terbuka menanggapi hal itu.

Seperti diketahui, Pemkot mulai menggencarkan event-event seni dan budaya berskala nasional hingga internasional untuk memperkuat branding Kota Solo. Namun, dikhawatirkan kegiatan tersebut justru bernilai kontraproduktif.

hkt

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI & KEUANGAN BISNIS, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…