Kamis, 25 Maret 2010 20:46 WIB Sukoharjo Share :

DPPKAD pastikan tenaga honorer ditanggung APBD

Sukoharjo (Espos)–Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) memastikan gaji tenaga honorer ditanggung APBD.

Namun demikian agar tidak menyalahi aturan, gaji mereka tidak dimasukkan dalam kegiatan untuk honorarium tenaga honorer atau pegawai tidak tetap. Melainkan, dalam semua kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing.

Semisal, untuk kegiatan penempatan pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang menelan dana senilai Rp 360 juta. Atau untuk kegiatan pengembangan pembenihan/pembibitan di Dinas Pertanian (Dispertan) senilai Rp 105.820.000.

Kepala DPPKAD, Agus Santosa menjelaskan, memang keberadaan 1.101 tenaga honorer tidak ditanggung APBD.

”Untuk seribuan tenaga honorer yang tercatat di database BKD memang tidak ditanggung APBD karena sudah tidak diperbolehkan oleh undang-undang (UU),” jelasnya ketika dijumpai, Kamis (25/3).

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 25/2009 yang mengatur mengenai keuangan daerah, Agus menambahkan, dalam setiap kegiatan yang digelar SKPD, diperbolehkan pemberian honor kepada pihak yang membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Menggunakan celah itulah, akhirnya 1.101 tenaga honorer bisa mendapatkan gaji.

Disinggung apakah kondisi itu tidak sama dengan 1.101 tenaga honorer yang tercatat di database B digaji dengan APBD meski tidak langsung, Agus tak menampik.

aps

lowongan pekerjaan
PT.Swadharma Sarana Informatika, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Kanibalisasi Akademis

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Kamis (11/01/2018). Esai ini karya Abdul Gaffar, mahasiswa Program Doktoral Psikologi Pendidikan Islam Universitas Muhamamdiyah Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah c.guevar@yahoo.com. Solopos.com, SOLO–Dunia akademis (kampus) dihebohkan dengan isu kapitalisasi dan kanibalisasi akademis sebagai akibat…