Selasa, 23 Maret 2010 16:07 WIB News Share :

Tiap tahun, 175.000 keluarga bakal bebas miskin

Jakarta— Pemerintah menargetkan 175 ribu Rumah Tangga Sasaran (RTS) berhasil terlepas dari kemiskinan tiap tahun. Angka itu merupakan 1% dari total keluarga miskin di Indonesia saat ini.

Menurut Deputi Bidang Kemiskinan, Tenaga Kerja, dan UMKM Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Prasetijono Widjojo, pemerintah menargetkan penurunan masyarakat miskin sebesar 1% tiap tahun dari angka keluarga miskin saat ini sebanyak 17,5 juta keluarga.

“Saya kira target kita memang turun 1% itu jumlah orang miskin, angkanya 17,5 juta berdasarkan data BPS terakhir. Ya sekitar 175 ribu,” ujarnya saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (23/3).

Untuk mencapai target, Prasetijono menyatakan Bappenas akan melakukan tiga kluster program penanggulangan kemiskinan yang saat ini koordinasinya di Wakil Presiden.
Kluster tersebut, pertama berupa bantuan dan perlindungan sosial, dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), beras untuk masyarakat miskin (Raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat ( Jamkesmas), bantuan sosial untuk pengungsi/korban bencana, bantuan untuk penyandang cacat, bantuan untuk kelompok lansia, dan lain sebagainya.

“Ada penyempurnaan dalam klaster pertama terkait dengan program yang langsung ditargerkan untuk rumah tangga. Sekarang kita punya program sosial yang berbasis rumah tangga sehingga disana ada satu univikasi data yang menggunakan data terakhir dari BPS,” jelasnya.

Kluster dua, adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau yang sering disebut PNPM Mandiri. Adapun kluster ketiga adalah penguatan usaha mikro dan kecil.

Prasetijono menambahkan, untuk PNPM Mandiri pada tahun 2010 akan mencakup sekitar 6.400 kecamatan dengan anggaran Rp 3 miliar per kecamatan. Dalam APBN 2010, anggaran PNPM dialokasikan sebesar Rp 16 triliun.

dtc/rif

lowongan pekerjaan
Perusahaan Outsourcing PLN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…