JIBI/BISNIS/WAHYU DARMAWAN
Minggu, 21 Maret 2010 20:05 WIB Kolom Share :

Ujian Nasional dan Indomi

Mulyanto Utomo – Wartawan SOLOPOS

”Anak mbarep saya yang tahun ini masuk SMA bilang, sekarang ini kalau belajar cukup mempelajari Indomi…. Lha saya rak dadi bingung ta Mas,” kata Denmas Suloyo.

”Maksudnya…” tanya Mas Wartonegoro tak paham.

”Critanya, ketika mbarep saya tak suruh belajar waktu mau ujian dulu, dia malah bilang ’cukup belajar’ Indomi. Maksudnya cukup belajar bahasa Indonesia, Matematika dan bahasa Inggris yang dia singkat Indomi…”

”Oooo…”

Piye jal Mas, kalau begitu. Apa namanya sistem pendidikan kita tidak salah kaprah, keliru, membingungkan orang tua seperti saya ini. Masak tiga tahun di sekolah mung sinau bahasa Indonesia, matematika dan bahasa Inggris…” tanya Denmas Suloyo lagi.

Halah itu kan cuma istilah putra sampeyan saja. Saya kok yakin putra panjenengan yang diterima di SMA favorit itu bukan hanya belajar Indomi. Dia pasti paham Geografi, PPKN, IPA, IPS dan sebagainya,” jawab Mas Wartonegoro enteng.

”Iya memang… Tapi apa ngukur kepinteran malah kelulusan seorang anak itu cukup dengan pelajaran Indomi tadi,” jawab Denmas Suloyo balik lagi bertanya.

”Iya juga sih. Persoalannya, pemerintah tampaknya ngotot sistem UN ini akan terus diberlakukan bahkan diperluas sampai ke tingkat SD,” tambah Mas Wartonegoro.

Dia menyebut betapa UN sebetulnya telah banyak dikritik, kalangan masyarakat dan juga sejumlah pendidik. Mereka yang kontra UN menilai, sistem ujian nasional ini bertentangan dengan UU Sisdiknas, karena tidak mencerminkan demokrasi pendidikan, cenderung memanipulasi data, dan tidak adil.

Apalagi di satu daerah, tingkat pendidikan dan sarana pendidikan belum mencukupi. Misalnya yang terkait dengan pengadaan buku, laboratorium bahasa, ruangan belajar yang kualitasnya jelas sangat berbeda-beda. Satu hal lagi terkait dengan bentuk soal yang bersifat pilihan ganda, dan menuntut siswa harus menghafal mata pelajaran yang di-UN-kan, menjadikan pengetahun yang mereka peroleh bersifat normatif. Metode seperti itu disepakati sejumlah pendidik kurang baik, karena siswa tidak terbiasa dengan cara berpikir kritis dan kreatif.

Iwan Kuniawan SAg, seorang guru di Subang, Jabar dalam artikelnya di sebuah koran daerah malah berpendapat, karena sistem yang demikian itu pelajar masuk saja ke lembaga kursus atau bimbingan belajar, yang lebih praktis untuk mengerjakan soal dalam waktu cepat dan instan.

Namun percayalah… pemerintah sejauh ini akan tetap memberlakukan sistem UN yang telah berlangusng. Jusuf Kalla, yang kala itu masih menjadi Wapres membela kebijakan pemerintah yang menetapkan dan mempertahankan standardisasi mutu pendidikan melalui ujian nasional atau UN itu. ”Dengan standardisasi nasional, tak akan ada standar ganda atau perbedaan standar mutu pendidikan antardaerah,” tandasnya.

Terkait sikap keras pemerintah mengenai penerapan UN, Jusuf Kalla malah meragukan pemberitaan media massa yang mengatakan bahwa beberapa siswa bunuh diri karena tak lulus UN. “Apa benar bunuh diri karena itu? Kebanyakan orang bunuh diri karena putus cinta atau banyak utang karena gagal dagang. Jika orang bunuh diri karena putus cinta, apa kemudian kita larang orang jatuh cinta? Jika orang bunuh diri karena utang gagal dagang, apa kemudian kita larang orang berdagang?” ujarnya.

Sejak kebijakan UN diterapkan tahun 2003 dengan standar kualitas dinaikkan 0,5 persen per tahun, hal itu banyak membawa kemajuan dan kebaikan. Dalam empat tahun terakhir, banyak anak lebih semangat belajar sebab takut tidak lulus UN. “Anak-anak juga stres dengan itu. Tetapi, buat saya, 100 anak stres lebih baik daripada sejuta anak bodoh,” ujarnya (Kompas, 8/7).

Begitulah. Pemerintah telah bersikukuh untuk terus melaksanakan programnya menaikkan standar kualitas pendidikan di negeri ini. Yang perlu dilakukan oleh para guru dan tentu saja seluruh stakeholder agar maksud baik itu bisa terlaksana adalah mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Yang terpenting kita harus mendorong agar mutu pendidikan terus meningkat sesuai harapan, bukan sekadar menjadikan generasi pelajar yang hanya belajar Indomi. Selamat berjuang adik-adik sekalian. Semoga sukses menembus segala rintangan hidup ini, bukan sekadar UN.

Mulyanto Utomo – Wartawan SOLOPOS

lowongan pekerjaan
CV PRIMEDANIE, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…