Sabtu, 20 Maret 2010 20:32 WIB News Share :

Zainal Bintang
Lembaga Survei sebabkan Pemilukada mahal

Jakarta— Politisi senior Partai Golkar, Zainal Bintang menuding lembaga-lembaga survei sebagai salah satu penyebab tingginya biaya pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada).

“Fakta menunjukkan, selain aktivis lembaga survei yang menghabiskan dana ratusan miliar rupiah, juga beredarnya makelar Pemilukada di tingkat pusat, terutama di lingkup elite partai politik. Mereka menjadikan Pemilukada itu sebagai arena ‘tender proyek’ saja,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (20/3).

Ia mengatakan itu, merespons pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang disebarluaskan melalui sejumlah media pada hari Kamis (18/3) lalu, yang berisi kecemasannya karena mahalnya biaya Pemilukada.

“Tanggapan saya yang utama sebenarnya adalah Presiden harus didukung kuat untuk menindak para makelar Pemilukada itu. Ini yang pertama dan utama, lalu memeriksa kembali komponen-komponen biaya Pemilukada lainnya yang menjadikan ajang demokrasi di daerah itu mahal, termasuk aktivitas lembaga survei,” katanya.

Zainal Bintang mensinyalir, ambisi dan emosi untuk berkuasa dari para kandidat tertentu yang memang berlebih-lebihan, ternyata telah menjadi ‘mangsa empuk’ kalangan elite Parpol maupun lembaga-lembaga survei.

“Di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kami melihat ‘belalai’ Parpol pun bekerja, plus Ormas, paguyuban, LSM dan lainnya, yang kesemuanya menambah biaya politik Pemilukada, belum lagi biaya-biaya seperti iklan di media cetak dan elektronik, media luar ruang seperti baliho, poster dan seterusnya. Jadilah biaya Pemilukada itu mahal bukan kepalang,” ujarnya.

Karena itu, Zainal Bintang mengkritik model demokrasi Pemilu langsung seperti sekarang, yang tidak saja meningkatkan biaya politik, juga sering memicu timbulnya ketegangan sosial, maupun konflik horizontal, sehingga merusak persaudaraan lokal serta regional.


ant/rif

lowongan pekerjaan
SUMBER BARU BEJEKI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….