SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Kementian riset dan teknologi (Menristek) menggandeng perguruan tinggi untuk mensosialisasikan penggunaan open source software (OSS) di pemerintah kabupaten/kota. Terkait dengan pengembangan teknologi tersebut pemerintah mengalokasikan dana Rp 5 miliar.
Menurut staf ahli Menteri Negara Ristek Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Prof Dr Ir Engkos Koswara Natakusumah MSC, APU, penggunaan perangkat lunak berupa open source merupakan migrasi dari program microsoft yang sekarang ini digunakan adalah program secara ilegal.
Dia mengatakan, tidak ada kendala teknis mengenai pemasangan sistem teknologi tersebut di instansi mengingat perubahan penggunaan maupun penyempurnaan OSS karena kode yang di buka secara bebas.
“Program legal ini dapat diakses pengguna, ke depan instansi pemerintahan akan migrasi dari microsoft menjadi open source,” jelas dia ketika dijumpai wartawan pada acara open source for higher education di auditorum UNS, Senin (15/3).
Dia mengatakan, ada 25 daerah yang telah mengaplikasikan program tersebut, sementara pada tahun ini pihaknya mentargetkan ada kurang lebih 25 hingga 30 daerah yang dapat menggunakan sistem tersebut. Terkait dengan upaya sosialisasi tersebut pemerintah akan menggandeng perguruan tinggi untuk mengaplikasikan sistem itu disejumlah intansi pemerintah kota maupun kabupaten.
Menurutnya, anggaran yang dikucurkan untuk kegiatan sosialisasi dan pengembangan secara teknis software tersebut senilai Rp 5 miliar.
“Tahun lalu pada saat tahap awal pengembangan saja telah melampaui target yang semula hanya 20 daerah pengakses,” papar dia.
Terkait dengan pengembangan di daerah, menurut Pembantu Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS), Dr rer nat Sajidan MSi, untuk mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) FKIP UNS bersama dengan Kemensistek menandatangai nota kesepakatan bersama pendirian IGOS Center yang merupakan pusat kegiatan layanan dan konsultasi program open source.
Dia mengungkapkan mahasiswa akan dilibatkan dalam kegiatan dalam hal pendampingan tersebut di sejumlah instansi daerah.
“Ada dua kabupaten yakni Karanganyar dan Sukoharjo yang dinilai siap untuk menerapkan sistem open source,” papar dia.
das