Selasa, 16 Maret 2010 17:47 WIB News Share :

PBNU
Fatwa rokok cukup makruh

Jakarta–Sebagian ormas keagamaan dan ulama masih berbeda pandangan tentang fatwa rokok. Kalau Majelis Tarjih PP Muhammadiyah mengusulkan rokok haram, begitu juga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tapi berbeda dengan kalangan Nahdlatul Ulama (NU) yang menyatakan hukum rokok itu makruh.

“Sebenarnya itu urusan dia (Muhammadiyah), kalau di NU tidak sampai haram, hanya makruh saja, kalau dilakukan tidak mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan juga tidak dosa,” kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Bagdja kepada wartawan di Hotel Bintang, Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (16/3/).

Bagdja menegaskan, tentang akan keluarnya fatwa haram rokok merupakan pandangan sebagaian ulama di Muhammadiyah. “Kita tidak mencampuri. Kita tidak bisa menilai, karena yang memungulkan usulan itu kan punya pandangan fiqih lainnya juga,” jelasnya.

Hanya saja, sebagian kalangan di NU tentang hukum merokok itu tidak mendatangkan pahala dan kebaikan dan nilai dalam perspektif keagamaan. Sebab perspektif keagamaan itu soal nilai ibadah dan pahala.

“Makanya NU berpendapat Makruh. Jadi kita tidak berbicara setuju atau tidak (soal haram rokok). Kalau hukumnya begitu, ya begitu,” tandasnya.

Seperti diketahui Majelis Tarjih PP Muhammadiyah menjadi berita setelah melansir fatwa haram rokok. Penggodokan fatwa itu bermula dari ide membuat Muktamar Muhammadiyah yang bertepatan dengan seabad Muhammadiyah pada Juli 2010, bebas dari asap rokok.

dtc/fid

lowongan pekrjaan
Akuntansi, Administrasi,Marketing,Tehnisi ,Gudang/Driver, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….