SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Surabaya–Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsudin menegaskan bahwa Muhammadiyah akan tetap berpolitik, namun Muhammadiyah tidak ada hubungan dengan partai politik (parpol).
“Politik dan partai politik itu berbeda. Sejak sidang tanwir di Denpasar pada tahun 2001, Muhammadiyah bertekad mengintensifkan politik kebangsaan, sehingga Muhammadiyah tetap terlibat dalam politik,” katanya di Surabaya, Selasa (16/3).
Ketika menjadi pembicara utama dalam seminar pramuktamar tentang relasi Muhammadiyah dengan politik di Gedung PW Muhammadiyah, Jatim, ia mengatakan bahwa Muhammadiyah sudah memutuskan tidak ada hubungan struktural dan afiliasi dengan parpol mana pun.
“Masalahnya memang terletak pada penerapan terkait era sekarang yang bersifat multipartai. Ada yang berharap netralitas Muhammadiyah itu pasif, tapi kita sudah sepakat dengan netralitas aktif,” katanya.
Dalam netralitas aktif itu, katanya, Muhammadiyah akan ke mana-mana, sehingga keterlibatan warga Muhammadiyah dalam politik praktis akan ada di PAN, PMB, PPP, Golkar, PDIP, Partai Demokrat, dan sebagainya.
“Jadi, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam tidak mungkin untuk tidak berpolitik, karena Islam juga mengatur segala aspek kehidupan, termasuk politik, tapi khusus politik praktis akan ke mana-mana,” katanya.
Terkait politik kebangsaan, ia menyatakan Muhammadiyah tidak segan-segan menjadi pengkritik paling depan jika pemerintah bertindak salah, tapi Muhammadiyah juga akan menjadi pendukung terdepan jika pemerintah memang benar.
“Politik kebangsaan kita adalah amar makruf nahi mungkar, bahkan para pemimpin terdahulu di Muhammadiyah sangat aktif berpolitik seperti KH Ahmad Dahlan di Budi Utomo, KH Mas Mansur dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI ),” katanya.
Dalam kesempatan itu, Din Syamsudin menyebut sejumlah nama politikus Muhammadiyah yang umumnya “lupa” dengan Muhammadiyah setelah menjadi legislator.
ant/fid